. Kepala Daerah sampai Kepala Desa diminta untuk selalu transparan dalam mengambil kebijakan. Mulai dari masalah anggaran sampai penempatan jabatan.
"Saya selalu mengingatkan perangkat daerah harus transparan baik itu dalam penempatan jabatan, masalah anggaran, harus terbuka," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, seperti dilansir dari laman Kemendagri, Senin (9/1).
Itjen Kemendagri memang sudah membangun sinergi dengan pihak penegak hukum termasuk KPK dan BPKP. Dan supaya lebih transparan, Mendagri terus mendorog daerah untuk memaksimalkan penggunaan sistem elektronik government (e-Gov).
Intinya, kata Mendagri pengambilan kebijakan mulai dari anggaran, pengadaan barang dan jasa harus transparan.
Sekarang ditambah modus lain yakni masalah mutasi jabatan. Pemerintah pusat sendiri selalu berusaha menciptakan sistem pengawasan untuk daerah.
"Pakta integritas sudah semua. Yang saya katakan tadi, sudah teken (pakta integritas) tapi masih ada," ujar Mendagri.
Saat ini, lanjut Mendagri, salah satu kuncinya ada pada masyarakat. Bagaimana mereka juga bisa proaktif sebagai mata telinga aparat penegak hukum. Selain itu, KPK bersama kepolisian juga harus giat lagi dalam menelusuri persoalan tersebut ke depannya.
[rus]
