Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan, hingga saat ini dirinya belum menerima draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Belum ada surat tersebut di Setneg. Sudah saya cek di deputi peraturan perundang-undangan tidak ada surat masuk. Saya saja belum terima suratnya," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia pun belum dapat memastikan bahwa draf tersebut masih ada di Kemenkum HAM. Pasalnya, dirinya belum mengecek secara langsung.
"Saya belum sempat mengecek. Kalau yang sebar suratnya ICW, tanya ke sana dong. Pokoknya tidak ada surat dari mana pun masuk ke Kemensetneg terkait usulan Perppu tersebut karena kalau ada kan, paling masuk dulu ke Kemensetneg. Ya itu saja," ucapnya.
Di tempat terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad mengatakan, draf itu tidak benar atau
hoax."Kami sudah cek surat terseÂbut, ternyata itu tidak benar," ujar Noor, di Kantor Kejaksaan Agung.
Kepastian bahwa Perppu tersebut tidak benar, lanjut dia, juga setelah membaca rilis yang disebar oleh Juru Bicara Presiden, Johan Budi yang meÂnegaskan bahwa draf perppu tersebut sama sekali tidak ada di Kementerian Sekretaris Negara (Setneg).
"Jadi itu yang saya sampaiÂkan. Seharusnya memang kami akan sikapi kalau ada sebagai PJI. Karena kita juga punya keÂwenangan yang ada. Tapi karena barang ini belum ada, saya nggak bisa memberikan upaya menyikapi itu," katanya.
Kendati demikian, Noor tidak menampik jika ada moÂtif tertentu dari pihak-pihak penyebar draf perppu
hoax ke masyarakat.
"Seperti yang dikatakan Jaksa Agung, ini adalah bukti ada perÂlawanan koruptor itu, ini yang saya nggak tahu. Tapi saya ingin sampaikan ke teman-teman suÂpaya nggak simpang siur, bahwa itu nggak ada," katanya.
Noor sendiri enggan menÂcari tahu pelaku dan motif penyebar hoax perppu KPK ke publik. "Bukan ranah saya," jawabnya.
Kendati demikian, Noor berÂpandangan, penanganan korupsi tidak bisa dilakukan hanya satu institusi saja, tapi juga oleh penegak hukum lainnya muÂlai dari Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK. Apalagi menuÂrutnya, perkara korupsi ini tidak ada habisnya.
"Bayangin aja kalau hanya KPK yang menangani, denÂgan personel yang berapa ribu apakah mungkin akan tuntas? Ya selama ini aja yang banyak institusi kasus itu enggak tuntas. Kalau satu lembaga bagaimana," katanya.
Sementara Jaksa Agung Prasetyo juga menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya tidak pernah menerima draf Perppu KPK. Karena itu, dia memastiÂkan info tersebut adalah
hoax. "Sekarang kan begitu banyak berita hoax yang beredar, ya makanya itu nggak perlu ditangÂgapilah, yang penting kita kerja saja," ujar Pras.
Menurut Pras, logika yang ditulis pada draf itu juga tidak jelas. Dia menuding oknum yang menyebarkannya adaÂlah koruptor yang berupaya melakukan perlawanan balik.
"Isu mengenai peniadaan kewenangan kejaksaan untuk menangani perkara korupsi itu
hoax. Hoax-nya di situ," ungÂkap Pras
Sebelumnya beredar surat dari Kejaksaan Agung yang melampirkan rancangan Perppu tentang lembaga antirasuah itu.
Melalui draf tersebut tercanÂtum satu poin yang menyatakan KPK akan dipertimbangkan menjadi satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan penuh untuk menangani perkara koÂrupsi. Surat bernomor B-930/F.1.2/Fs/12/2016 itu dikeluarkan pada 27 Desember 2016. Di bagian bawah surat tertera tanda tangan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Bagian Tata Usaha Andi Darmawangsa. ***
