Berita

Net

Hukum

KPK Kantongi Perantara Suap Bakamla

JUMAT, 06 JANUARI 2017 | 20:11 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui identitas pihak-pihak yang diduga berperan sebagai perantara dalam suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya sedang mendalami sejumlah pihak yang diduga menjadi perantara dalam suap. Menurutnya, selain empat tersangka, ada pihak lain yang ikut berperan dalam praktik suap proyek satelit monitoring Bakamla. Identitas sejumlah pihak sudah dikantong penyidik.

"Memang ada indikasi pihak-pihak tertentu selain empat tersangka yang sudah diproses, dan satu tersangka yang sudah ditetapkan pihak Pom TNI. Kami juga dalami perantara kasus suap ini," ujar Febri di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (6/1).


Menurutnya, sejumlah pihak perantara itu diduga tidak hanya mengatur pertemuan antara Fahmi Dharmawansyah dengan pejabat Bakamla. Perantara juga turut mengatur proyek. Meski demikian, penyidik masih terus mendalami lebih jauh peranan perantara.

Di kesempatan berbeda, Maqdir Ismail selaku pengacara Dirut PT Merial Esa Fahmi Dharmawansyah yang telah berstatus tersangka menyebut bahwa kliennya tidak pernah berhubungan dengan pejabat Bakamla terkait proyek tersebut.

Menurut Maqdir, kliennya justru berhubungan dengan politikus PDI Perjuangan Fahmi Habsyi.

"Pak Fahmi hampir tidak pernah berhubungan dengan orang-orang di Bakamla. Dia lebih banyak berhubungan dengan Fahmi Al Habsyi ini," bebernya.

Terkait pernyataan itu, Febri masih enggan menyebut bahwa Fahmi Habsyi merupakan salah satu perantara dalam proyek tersebut. Menurutnya, penyidik masih mendalami pihak-pihak yang berperan sebagai perantara.

Diindikasikan, Fahmi Habsyi merupakan salah satu pihak yang diduga terkait dalam rangkaian praktik penyuapan dari Fahmi Dharmawansyah kepada Eko Susilo Hadi selaku pejabat Bakamla.

"Siapa saja belum bisa disampaikan saat ini, tapi benar indikasi keberadaan perantara dalam kasus suap ini," pungkas Febri. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya