Berita

Foto/Net

Bisnis

Presiden Dorong Pengembangan EBT

Sidang Dengan DEN
JUMAT, 06 JANUARI 2017 | 10:20 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Presiden Jokowi kemarin menggelar sidang paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Kepresidenan. Yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain pengem­bangan energi baru terbarukan (EBT), dan proyek 35 ribu Mega Watt (MW).

Jokowi meminta, pengem­bangan EBT terus ditingkat­kan. Langkah itu, menurut­nya, sangat diperlukan untuk mengurangi impor dan meng­gantikan bahan bakar berbasis fosil.

"Saya kira semua tahu 50 persen BBM (bahan bakar min­yak) kita masih tergantung im­por. Saya kira ke depan sangat berbahaya sekali apabila kon­disi ini masih kita pakai terus menerus," ungkap Jokowi.


Jokowi ingin ke depan di­lakukan riset besar-besaran untuk pengembangan EBT. Semakin banyak riset, diharap­kannya diraih penemuan atau cara baru dalam mempercepat kemandirian energi nasional.

"Saya kira seperti penemuan shale gas di Amerika Serikat, saya kira terobosan seperti itu yang kita inginkan. Misalnya, CPO (crude palm oil) dengan produksi, dengan hutan kelapa sawit kita yang mencapai 13- 14 juta hektare, saya kira ini memberikan sebuah peluang kepada kita untuk memproduk­si energi," ungkapnya.

Soal proyek 35 ribu MW, Jokowi meminta dilakukan penghitungan ulang. Pasalnya, terdapat penghitungan berbeda mengenai praktik yang terjadi di lapangan dengan pertumbu­han ekonomi di Tanah Air.

Menurut Jokowi, jika proyek 35 ribu MW ini rampung pada 2019, maka Indonesia akan memiliki kelebihan kapasitas listrik sebanyak 16 ribu MW. Kelebihan kapasitas tidak masalah, asalkan kelebihan­nya tidak terlalu besar. Sebab, jika kelebihan kapasitas ter­lalu besar maka akan terjadi pemborosan di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Untuk diketahui, setiap kelebihan ka­pasitas 1.000 MW, maka PLN harus membayar sekitar Rp 1,8 triliun kepada perusahaan pembangkit.

Jokowi menambahkan, saat ini konsumsi listrik per kap­ita di Indonesia juga masih rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Di Viet­nam, konsumsi listrik per kapita sudah 1.795 kilowatt hour (kWh), Singapura 9.146 kWh, sementara Indonesia baru sekitar 917 kWh. Seperti diketahui, Kementerian Ener­gi dan Sumber Daya Mineral menghitung kebutuhan energi sampai 2019 hanya sekitar 19 ribu MW.  ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya