Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Presiden Jokowi Kurang Pede Dengan Bangsa Sendiri

JUMAT, 06 JANUARI 2017 | 08:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono menolak keras wacana Presiden RI, Joko Widodo yang memperbolehkan BUMN dipimpin orang asing.

Menurut Arief, pernyataan itu menunjukan Jokowi kurang  pede alias percaya diri terhadap kemampuannya dalam memimpin negara, dan kurang pede kepada bangsanya sendiri.

"Dan tidak jaminan jika BUMN dikelola orang asing pasti maju. Banyak perusahaan asing yang collapse di 2008, seperti Citibank, Lehman Brother, AIG dan lain-lain yang sahamnya jatuh dan rugi besar kok sampai dibailout," sebut dia, Jumat (6/1).


Arief berpendapat bahwa alasan BUMN sulit maju bukan karena masalah kompetensi sumber daya manusia, tapi dikarenakan adanya kepentingan politik, sistem yang perlu dibenahi serta aturan yang belum dikelola secara profesional.

"Selama ini BUMN saat mau melakukan aksi korporasi masih saja diganggu DPR. Juga ditempatkan direksi-direksi karena pilihan politik bukan Karena profesionlisme," ujarnya.

Harusnya menurut Arief, Jokowi berkaca diri. BUMN tidak maju karena dipimpin orang-orang yang tidak kompeten dan kapabel. Seperti penempatan posisi komisaris BUMN yang ditempati oleh mantan relawan Joko Widodo banyak yang tidak kompeten dan cuma tujuan sebagai bancaan politik saja.

"Bayangkan ya, Komisaris eks relawan Joko Widodo yang ditempatkan di BUMN- BUMN atas perintah Joko Widodo, jangankan pernah mimpin perusahaan wong bekerja sebagai status karyawan swasta dan BUMN aja tidak pernah, modalnya cuma cuit-cuit di medsos kok suruh ngawasi BUMN," beber Arief.

Padahal jabatan seorang komisioner dalam sebuah perusahaan itu sangat penting untuk mengawasi direksinya dalam menjalankan bisnis BUMN tersebut.

Arief juga menambahkan bahwa seharusnya pemerintah lebih percaya diri dan yakin dengan kemampuan bangsanya sendiri. Para pegawai yang berkarir di BUMN juga harus diberi kesempatan untuk memimpin. [rus]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya