Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Presiden Jokowi Kurang Pede Dengan Bangsa Sendiri

JUMAT, 06 JANUARI 2017 | 08:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono menolak keras wacana Presiden RI, Joko Widodo yang memperbolehkan BUMN dipimpin orang asing.

Menurut Arief, pernyataan itu menunjukan Jokowi kurang  pede alias percaya diri terhadap kemampuannya dalam memimpin negara, dan kurang pede kepada bangsanya sendiri.

"Dan tidak jaminan jika BUMN dikelola orang asing pasti maju. Banyak perusahaan asing yang collapse di 2008, seperti Citibank, Lehman Brother, AIG dan lain-lain yang sahamnya jatuh dan rugi besar kok sampai dibailout," sebut dia, Jumat (6/1).


Arief berpendapat bahwa alasan BUMN sulit maju bukan karena masalah kompetensi sumber daya manusia, tapi dikarenakan adanya kepentingan politik, sistem yang perlu dibenahi serta aturan yang belum dikelola secara profesional.

"Selama ini BUMN saat mau melakukan aksi korporasi masih saja diganggu DPR. Juga ditempatkan direksi-direksi karena pilihan politik bukan Karena profesionlisme," ujarnya.

Harusnya menurut Arief, Jokowi berkaca diri. BUMN tidak maju karena dipimpin orang-orang yang tidak kompeten dan kapabel. Seperti penempatan posisi komisaris BUMN yang ditempati oleh mantan relawan Joko Widodo banyak yang tidak kompeten dan cuma tujuan sebagai bancaan politik saja.

"Bayangkan ya, Komisaris eks relawan Joko Widodo yang ditempatkan di BUMN- BUMN atas perintah Joko Widodo, jangankan pernah mimpin perusahaan wong bekerja sebagai status karyawan swasta dan BUMN aja tidak pernah, modalnya cuma cuit-cuit di medsos kok suruh ngawasi BUMN," beber Arief.

Padahal jabatan seorang komisioner dalam sebuah perusahaan itu sangat penting untuk mengawasi direksinya dalam menjalankan bisnis BUMN tersebut.

Arief juga menambahkan bahwa seharusnya pemerintah lebih percaya diri dan yakin dengan kemampuan bangsanya sendiri. Para pegawai yang berkarir di BUMN juga harus diberi kesempatan untuk memimpin. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya