Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Tidak Layak Lagi Jokowi Disebut Pemimpin Wong Cilik

JUMAT, 06 JANUARI 2017 | 07:19 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL), harga bahan bakar minyak (BBM), dan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, merupakan bukti bahwa Presiden Jokowi sudah tidak layak lagi disebut sebagai pemimpin wong cilik.

Demikian disampaikan pemerhati sosial dan politik, Jajat Nurjaman kepada redaksi, Jumat (6/1).

Jajat memaparkan, alasan Jokowi tidak pantas lagi disebut pemimpin wong cilik alias pemimpin rakyat kecil adalah, dampak luas dari kebijakan-kebijakan tersebut, rakyat semakin susah dan terjepit.


"Rakyat dipaksa untuk dapat menutupi kebutuhan sehari-harinya, di tengah kegagalan pemerintah dalam mengendalikan harga-harga bahan pokok," ungkapnya.

Menurutnya, sebagai pemangku tertinggi dalam pengambilan kebijakan, seharusnya Jokowi dapat mengontrol harga barang di pasar.

"Atau mempunyai langkah antisipasi agar daya beli masyarakat dapat meningkat. Jika semua harga dipasaran tinggi sudah dipastikan daya beli masyarakat akan menurun," sebut Jajat.

Saat ini, lanjut dia, Jokowi terlalu asik melakukan blusukan melihat mega proyek kerjasama pemerintah dengan swasta, namun melupakan blusukan untuk melihat kondisi rakyat terutama rakyat kecil.

"Jika keadaan terus seperti ini jangan salahkan rakyat jika meminta Jokowi-Jk mundur," imbuhnya.

Jajat menambahkan, sebagai pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, seyogyanya Jokowi bisa merasakan penderitaan rakyat bukannya malah semakin menambah penderitaan rakyat.

"Jokowi juga tercatat merupakan Presiden Indonesia yang paling hobi menaikan harga, mencabut subsidi dan menambah utang negara," tukas Jajat Nurjaman. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya