Berita

Gedung DPR/Net

Politik

DPR Terkesan Diam Masyarakat Diberi Hadiah Tahun Baru Yang Menyakitkan

JUMAT, 06 JANUARI 2017 | 06:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Awal tahun 2017 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan keputusan pemerintah yang kurang populer. Yaitu, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan kenaikan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

Analis ekonomi dan politik Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga mengatakan kenaikan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi kurang peka akan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah, buruh, tani dan nelayan serta informal ekonomi.

"Dikarenakan saat ini daya beli masyarakat masih rendah," sebut Andy dalam keterangannya kepada redaksi, Jumat (6/1).


Seharusnya, sebelum melakukan kebijakan menaikkan TDL, harga BBM dan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, Presiden Jokowi perlu melakukan kajian secara mendalam dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Saya juga mengkritik posisi DPR dan DPD yang terkesan diam dalam mengkritisi kebijakan pemerintah tersebut, apalagi terlihat kurang profesionalnya kinerja lembaga kementrian, sehingga terkesan saling lempar tanggung jawab atas kebijakan tersebut. Contohnya Menkeu Sri Mulyani lepas tangan akan besaran kenaikan pajak kendaraan bermotor," papar Andy.

Terakhir, Presiden Jokowi didesak untuk segera menganulir dan merevisi kenaikan tersebut, agar masyarakat dapat segera pulih dari penderitaan atas kebijakan kenaikan TDL, harga  BBM, dan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya