Berita

Politik

Kedaulatan Negara Terancam, Pemerintah Harus Putuskan Kerjasama Dengan Cina

JUMAT, 06 JANUARI 2017 | 02:53 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Derasnya arus investasi yang masuk dari Cina ke Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak kalangan. Karena kedaulatan negara bisa terancama kalau sampai banyak proyek strategis dibangun oleh negara Tirai Bambu tersebut.

Demikian terungkap dalam diskusi "Ancaman Komunisme Cina Raya dan Bahaya Politik Kartel Keturunan, Fakta atau Ilusi" yang digelar Qomando Masyarakat Tertindas (Qomat) di Kampus Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam (Stebank) Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Jalan Kramat Pulo, Johor Baru, Jakarta Pusat, (Kamis, 5/1).

Hadir sebagai pembicara pakar politik internasional, DR. Muchtar Efendi Harahap; dua pengamat politik Muslim Arbi dan Suaib Didu, Jubir Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Munarman dan Ketua Qomat Faedurrohman.


Di antara beberapa proyek yang akan dikerjakan Cina di Indonesia adalah membangun 24 pelabuhan, 15 bandara, dan 8.700 Km jalur kereta listrik. "Saat ini Indonesia lebih real kerja sama dengan negara Cina. Cina akan memperoleh hak pelabuhan laut dan udara. Negara akan tergadaikan martabat NKRI di mata dunia tidak dihargai," jelas Muchtar.

Celakanya, derasnya arus investasi yang masuk disertai dengan membanjirnya tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia. Bahkan, banyak yang sudah ditangkap karena ternyata ilegal. Hal ini merupakan persoalan yang serius.

"Kondisi bahwa tenaga kerja asing (TKA) asal Cina semakin memantapkan fakta bahwa Cina benar-benar menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia," ungkap Faedurrohman.

Dia mengingatkan Pemerintah jangan sampai tergiur dengan berbagai tawaran yang ujung-ujungnya akan merugikan bangsa Indonesia. Karena itu Pemerintah harus tegas berani untuk memutus hubungan kerja dengan pihak Cina. "Kalau tidak, akan merongrong dan meruntuhkan NKRI," tegasnya.

Apalagi, ekonomi Indonesia sendiri saat ini dikuasai oleh kalangan Cina keturunan. Saat ini banyak proyek yang digarap oleh warga keturunan Cina.

"Salah satunya proyek reklamasi teluk Jakarta. Oleh pengamat dan ahli, proyek tersebut tidak ada beneifit sedikit pun bagi bangsa Indonesia. Yang ada justru proyek tersebut untuk menampung jutaan orang Cina," tegasnya.

Para pembicara mengkhawatirkan besarnya investasi dan banyaknya TKA asal negara tersebut di Indonesia menjadi celah untuk mengembangkan komunisme, ideologi terlarang di Tanah Air.

"Hal ini menegaskan negara sudah dibawah kekuasaan aseng. Mereka kirim virus tanaman (proxy war). Dan tidak dimungkinkan mengirimkan Tentara Merah (tentara Cina). Saat ini Pemimpin tidak membela bangsa dan Negara. Bisa jadi adanya kerjasama dengan Cina, kebangkitan komunis akan kembali di tanah air, dari sisi ekonomi, ideologi dan politik," jelas Muslim Arbi. [zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Penyegelan Tiffany & Co jadi Pesan Tegas ke Pelaku Usaha yang Curang

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:57

Istri Mantan Kapolres Bima Kota Turut Diperiksa soal Kepemilikan Narkoba

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:36

Dokter Diaspora Kenang Kisah Bersama PDIP saat Bencana Sumatera

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:19

Kepala BGN Hingga Puluhan Perwira Polri Peroleh Bintang Jasa dari Prabowo

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:57

Sekjen PDIP: Bencana adalah Teguran Akibat Kebijakan yang Salah

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:32

Garda Satu Papua Barat Tempuh Jalur Hukum Atasi Aksi Premanisme

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:10

Kerry Riza Chalid Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp13,4 Triliun

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:01

Legislator Demokrat Jakarta Pimpin Kader Ziarahi Makam Misan Syamsuri

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:54

Polisi Tangkap Warga Malaysia Pengedar Narkoba Senilai Rp39,8 Miliar

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:28

BPKH Dorong Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Arab Saudi

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:07

Selengkapnya