Berita

Politik

Kedaulatan Negara Terancam, Pemerintah Harus Putuskan Kerjasama Dengan Cina

JUMAT, 06 JANUARI 2017 | 02:53 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Derasnya arus investasi yang masuk dari Cina ke Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak kalangan. Karena kedaulatan negara bisa terancama kalau sampai banyak proyek strategis dibangun oleh negara Tirai Bambu tersebut.

Demikian terungkap dalam diskusi "Ancaman Komunisme Cina Raya dan Bahaya Politik Kartel Keturunan, Fakta atau Ilusi" yang digelar Qomando Masyarakat Tertindas (Qomat) di Kampus Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam (Stebank) Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Jalan Kramat Pulo, Johor Baru, Jakarta Pusat, (Kamis, 5/1).

Hadir sebagai pembicara pakar politik internasional, DR. Muchtar Efendi Harahap; dua pengamat politik Muslim Arbi dan Suaib Didu, Jubir Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Munarman dan Ketua Qomat Faedurrohman.


Di antara beberapa proyek yang akan dikerjakan Cina di Indonesia adalah membangun 24 pelabuhan, 15 bandara, dan 8.700 Km jalur kereta listrik. "Saat ini Indonesia lebih real kerja sama dengan negara Cina. Cina akan memperoleh hak pelabuhan laut dan udara. Negara akan tergadaikan martabat NKRI di mata dunia tidak dihargai," jelas Muchtar.

Celakanya, derasnya arus investasi yang masuk disertai dengan membanjirnya tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia. Bahkan, banyak yang sudah ditangkap karena ternyata ilegal. Hal ini merupakan persoalan yang serius.

"Kondisi bahwa tenaga kerja asing (TKA) asal Cina semakin memantapkan fakta bahwa Cina benar-benar menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia," ungkap Faedurrohman.

Dia mengingatkan Pemerintah jangan sampai tergiur dengan berbagai tawaran yang ujung-ujungnya akan merugikan bangsa Indonesia. Karena itu Pemerintah harus tegas berani untuk memutus hubungan kerja dengan pihak Cina. "Kalau tidak, akan merongrong dan meruntuhkan NKRI," tegasnya.

Apalagi, ekonomi Indonesia sendiri saat ini dikuasai oleh kalangan Cina keturunan. Saat ini banyak proyek yang digarap oleh warga keturunan Cina.

"Salah satunya proyek reklamasi teluk Jakarta. Oleh pengamat dan ahli, proyek tersebut tidak ada beneifit sedikit pun bagi bangsa Indonesia. Yang ada justru proyek tersebut untuk menampung jutaan orang Cina," tegasnya.

Para pembicara mengkhawatirkan besarnya investasi dan banyaknya TKA asal negara tersebut di Indonesia menjadi celah untuk mengembangkan komunisme, ideologi terlarang di Tanah Air.

"Hal ini menegaskan negara sudah dibawah kekuasaan aseng. Mereka kirim virus tanaman (proxy war). Dan tidak dimungkinkan mengirimkan Tentara Merah (tentara Cina). Saat ini Pemimpin tidak membela bangsa dan Negara. Bisa jadi adanya kerjasama dengan Cina, kebangkitan komunis akan kembali di tanah air, dari sisi ekonomi, ideologi dan politik," jelas Muslim Arbi. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya