DPR Dukung Langkah Pemerintah Dan TNI Tunda Kerja Sama Militer Dengan Australia

. DPR, melalui Komisi I, akan meminta keterangan secara resmi kepada TNI soal penangguhan kerjasama militer dengan Australia.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon percaya, bahwa TNI telah melalui pertimbangan yang matang dalam mengambil kebijakan penangguhan kerjasama dengan Australia ini.

"Kita dukung sikap pemerintah untuk mengedepankan kepentingan nasional dalam hal ini," kata Fadli Zon dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 5/1).

Menurut Fadli, terkait ditemukannya materi pelatihan militer Australia di pangkalan militer di Perth, yang bermuatan negatif tentang TNI serta adanya unsur penghinaan terhadap Pancasila,jika terbukti benar, maka harus ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia untuk meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah Australia. Sebab hal ini, telah menyangkut ideologi dasar negara.

"Hal di atas penting dilakukan pemerintah Indonesia, agar terbangun mutual trust dalam hubungan kerjasama Indonesia-Australia. Sebab hubungan bilateral yang baik, tak hanya didasarkan unsur saling menguntungkan, tapi juga kesetaraan dan saling  percaya," tegas Fadli.

Fadli Zon berharap kerjasama militer Indonesia dan Australia dapat kembali berjalan baik. Hubungan kerjasama kedua negara memang strategis dan harus stabil.

"Sebab, dengan letak geografis berdekatan, kedua negara sama-sama memiliki tantangan keamanan yang tak mudah dan butuh kerjasama kuat, seperti melawan terorisme, human trafficking, keamanan maritim, dan ancaman keamanan kawasan lainnya," demikian Fadli Zon. [ysa]