Pemerintahan Nol Besar, Stop Bodohi Rakyat Dengan Ilusi Keberhasilan

DALAM minggu-minggu terakhir tahun 2016, bangsa Indonesia disuguhkan dengan berbagai berita, opini, cerita, ulasan, yang mengelu-elukan keberhasilan pemerintahan Jokowi, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengatasi masalah keuangan negara. Khususnya berhasil menyukseskan program tax amnesty atau pengampunan pajak.

Macam-macam ulasan itu. Presiden terbaik, menteri keuangan terhebat dan paling berprestasi, yang pengalamannya mendunia, wawasan kelas dunia, pengetahuan kelas global. Pertanyaanya adalah, apa hasilnya untuk bangsa, negara dan rakyat? Ternyata "Nol Besar".

Faktanya, Pemerintah Nol Besar dalam mengatasi masalah keuangan yang dihadapi pemerintah sendiri. Penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak seperti penerimaan negara dari bagi hasil minyak, royalti pertambangan dan lain-lain, semuanya merosot. Pemerintahan ini sama sekali tidak merangkak sedikitpun mengatasi masalah keuangan selama dua tahun lebih masa pemerintahanya.

Bukti bahwa pemerintah Jokowi dan menteri keuangan Nol Besar dalam mengatasi masalah keuangan negara yakni:

Pertama; Pemerintah Jokowi hanya bisa mememeras rakyat dengan kebijakan menaikkan harga-harga, sewa, bunga dan pajak. Ini adalah bentuk kebijakan penghisapan kepada rakyat yang paling lengkap dan komplit. Rakyat yang tengah susah karena pemerintah gagal mengatasi masalah makro ekonomi seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain, malah diperas dengan kebijakan menaikkan harga, sewa, pajak, ini penindasan yang lebih lengkap dari kolonial.

Kedua; Pemerintah Jokowi  hanya bisa menumpuk utang dalam mencari sumber keuangan dari luar negeri. Ini adalah hasil yang paling menyedihkan yang harus disaksikan oleh bangsa Indonesia setelah mendapatkan Jokowi sebagai presiden 2 tahun yang lalu. Pemerintah dalam 2 tahun ini menumpuk utang berkali-kali lipat dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya dalam setiap periode anggaran.

Ketiga; Hingga hari ini menteri keuangan belum berani mengumuman tambahan penerimaan negara yang dihasilkan dari tax amnesty. Bisa jadi penerimaan negara tidak bertambah sama sekali. Bisa jadi penerimaan negara sama dengan tahun 2015 lalu. Tax amnesti hasilnya Nol Besar. Program tax amnesty hanyalah mengampuni konglomerat dan taipan pengemplang pajak, mengampuni para kriminal, melegalisasi uang haram mereka dan membebaskan mereka dari pajak.

Sudahlah Bapak Presiden yang mulia, Ibu Menteri yang terhormat,  mengakulah kepada seluruh rakyat bahwa pemerintah ini Nol Besar. Walaupun pemerintahan ini didandani atau dipoles dengan cara apapun, hasilnya akan sia sia atau tidak ada gunanya.

Lalu untuk apa kekuasaan pemerintahan ini bapak dan ibu pertahankan ?

"Sebaik baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain". Menurut saya juga bisa berarti sebaliknya "Seburuk buruknya manusia adalah yang menyusahkan orang lain".

Penulis adalah peneliti di Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)