Berita

Natalius Pigai/Net

Hukum

Komnas HAM: DNA Jokowi Harus Diperiksa

KAMIS, 05 JANUARI 2017 | 10:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan kepada negara agar membantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjernihkan pertanyaan-pertanyaan publik mengenai identitasnya.

Pasalnya, jatidiri Jokowi masih terus dipersoalkan secara terus-menerus. Misalnya, dimana Jokowi lahir dan dibesarkan? Siapa orang tua Jokowi sesungguhnya? Lantas apakah ada hubungan Jokowi dengan PKI?

"Negara sejatinya membantu Jokowi dengan membentuk tim independen," kata Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, Kamis (5/1).


Komentar Natalius ini menanggapi proses hukum terhadap penulis buku "Jokowi Undercover" Bambang Tri Mulyono.

Tim independen yang dimaksud Natalius terdiri dari berbagai ahli termasuk pihak universitas, ahli sejarah, pihak kesehatan, kepolisian, kejaksaan, dan komunitas intelijen, untuk melakukan klarifikasi secara resmi untuk mengembalikan citra Jokowi dan keluarganya secara resmi.

"Tim ini bertugas menelusuri fakta sejarah, mengumpulkan dokumen termasuk data rahasia negara sebagai data sekunder, pengambilan data primer, melakukan penyelidikan ilmiah (scientivic investigation) melalui tes DNA. Dan hasilnya bisa dibukukan serta diumumkan ke publik secara resmi," ujar Natalius.

Menurutnya, di saat proses belangsung Jokowi harus ditempatkan sebagai warga negara Indonesia yang diduga difitnah.

"Di negara-negara maju proses penyelidikan semacam ini terhadap seorang presiden atau pemimpin negara adalah hal yang lazim dan bukan luar biasa," tambah Natalius.

Terakhir, sebut Natalius, pemerintah sebaiknya membantu keluarga Jokowi agar menjaga nama baik, wibawa, serta harkat dan martabat Kepala Negara tetap lestari di masa yang mendatang. [rus]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya