Berita

Joko Widodo/Net

Hukum

KASUS "JOKOWI UNDERCOVER"

Negara Harus Menjernihkan Jatidiri Jokowi

KAMIS, 05 JANUARI 2017 | 09:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi proses hukum terhadap penulis buku "Jokowi Undercover" Bambang Tri Mulyono.

"Karena bertujuan baik untuk melindungi Kepala Negara," kata Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, Kamis (5/1).

Namun, lanjut Natalius, pelarangan terhadapa penilaian masyarakat atas karya cipta perlu menjadi perhatian luas karena terkesan ada kecenderungan penyalahgunaan kewenagan atau abuse of power melalui pengekangan kebebasan pendapat, pikiran dan perasaan serta pengekangan kebebasan ekspresi yang telah diperjuangkan dengan nyawa dan darah sejak 18 tahun silam.


"Negara sebaiknya tidak memasuki ruang hak asasi individu yang telah melekat secara alamiah, namun harus melakukan suatu upaya progresif dan profesional untuk menyatakan bahwa buku tersebut adalah salah," ujar Natalius.

Menurut pria asal Papua ini, negara justru harus membantu menjernihkan pertanyaan publik, mengapa identitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dipersoalkan secara terus-menerus, sejak Jokowi masih pencalonan diri sebagai presiden hingga saat ini sudah berada di singgasana kekuasaan.

Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain, dimana Jokowi lahir? Diamana dibesarkan, apakah di Sragen atau di Sriroto Boyolali? Siapa orang tua Jokowi sesungguhnya? Lantas apakah memang ada hubungan dengan PKI di tahun 1950-an dan 1960-an?

"Kita tetap antisipasi sedini mungkin karena Kesangsian atas identitas akan menjadi tutur atau diskursus sejarah dan berita kelam pada masa yang akan datang," ujar Natalius.

Terakhir, Natalius meminta Pemerintah sebaiknya menghindari melakukan tindakan defensif dengan menyatakan isi buku "Jokowi Undercover" tidak benar, fitnah, bohong dan sebagainya.

"Karena rakyat masih ingat kata seorang tokoh nasional 'sepersen saja saya makan uang, siap digantung di Monas'. Tindakan atau perkataan yang bertolak belakang dengan fakta ini yang disebut teori acontrario, atau pepatah Jawa kuno 'kecik betitik ala ketara'," imbuhnya.

Oleh karena itu, tambah Natalius, pemerintah sebaiknya membantu keluarga Jokowi agar menjaga nama baik, wibawa serta harkat dan martabatnya tetap lestari di masa yang akan datang. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya