Berita

Joko Widodo/Net

Hukum

KASUS "JOKOWI UNDERCOVER"

Negara Harus Menjernihkan Jatidiri Jokowi

KAMIS, 05 JANUARI 2017 | 09:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi proses hukum terhadap penulis buku "Jokowi Undercover" Bambang Tri Mulyono.

"Karena bertujuan baik untuk melindungi Kepala Negara," kata Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, Kamis (5/1).

Namun, lanjut Natalius, pelarangan terhadapa penilaian masyarakat atas karya cipta perlu menjadi perhatian luas karena terkesan ada kecenderungan penyalahgunaan kewenagan atau abuse of power melalui pengekangan kebebasan pendapat, pikiran dan perasaan serta pengekangan kebebasan ekspresi yang telah diperjuangkan dengan nyawa dan darah sejak 18 tahun silam.


"Negara sebaiknya tidak memasuki ruang hak asasi individu yang telah melekat secara alamiah, namun harus melakukan suatu upaya progresif dan profesional untuk menyatakan bahwa buku tersebut adalah salah," ujar Natalius.

Menurut pria asal Papua ini, negara justru harus membantu menjernihkan pertanyaan publik, mengapa identitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dipersoalkan secara terus-menerus, sejak Jokowi masih pencalonan diri sebagai presiden hingga saat ini sudah berada di singgasana kekuasaan.

Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain, dimana Jokowi lahir? Diamana dibesarkan, apakah di Sragen atau di Sriroto Boyolali? Siapa orang tua Jokowi sesungguhnya? Lantas apakah memang ada hubungan dengan PKI di tahun 1950-an dan 1960-an?

"Kita tetap antisipasi sedini mungkin karena Kesangsian atas identitas akan menjadi tutur atau diskursus sejarah dan berita kelam pada masa yang akan datang," ujar Natalius.

Terakhir, Natalius meminta Pemerintah sebaiknya menghindari melakukan tindakan defensif dengan menyatakan isi buku "Jokowi Undercover" tidak benar, fitnah, bohong dan sebagainya.

"Karena rakyat masih ingat kata seorang tokoh nasional 'sepersen saja saya makan uang, siap digantung di Monas'. Tindakan atau perkataan yang bertolak belakang dengan fakta ini yang disebut teori acontrario, atau pepatah Jawa kuno 'kecik betitik ala ketara'," imbuhnya.

Oleh karena itu, tambah Natalius, pemerintah sebaiknya membantu keluarga Jokowi agar menjaga nama baik, wibawa serta harkat dan martabatnya tetap lestari di masa yang akan datang. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya