. Pada saat menyampaikan pengantar Sidang Kabinet, Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa pemerintah akan lebih fokus pada upaya pemerataan pada tahun 2017.
"Meskipun kita tahu angka gini ratio kita sedikit membaik tapi dalam angka masih tinggi. Oleh sebab itu, kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita. Baik kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin yang ini menjadi sebuah konsen besar pemerintah kita ke depan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi (4/1).
Dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, menurut Presiden, tahun ini dan tahun depan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali karena rakyat ingin mendapatkan akses pada tanah.
Oleh sebab itu, Presiden meminta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat yang berkaitan dengan tanah-tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat juga harus menjadi fokus perhatian bersama dan diakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini.
"Saya kira kepada Menteri (Agraria dan Tata Ruang)/Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah saya sampaikan, kepada Menteri KLH sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, reformasi ini betul-betul pada yang sudah dimulai pada akhir tahun 2016 yang lalu. 2017 ini betul-betul bisa dikerjakan lebih masif lagi," tutur Presiden.
Masih dalam rangka pemerataan, Presiden meminta agar ditingkatkan lagi program-program dalam memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal. Untuk pada tahun ini, pada tahun depan, menurut Presiden, Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus menjangkau semakin banyak rakyat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya.
"Asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin bank-able," ujarnya seperti dikabarkan laman setkab.go.id.
Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla itu juga menekankan agar segera direalisasikan apa yang sudah ia perintahkan, yaitu memperluas akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan melalui program pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi, dan juga vocational training/ pelatihan vokasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang sudah bekerjasama dengan Kadin.
"Saya kira ini nantinya apabila kementerian yang dilibatkan semakin banyak, diikuti oleh Menko, saya kira akses rakyat untuk mendapatkan keterampilan ini benar-benar dalam jumlah yang bukan ribuan tetapi dalam jumlah yang jutaan," terang Presiden.
Adapun yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Presiden ingin agar diperluas lagi pemberiannya.
"Saya tadi malam sudah telepon kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar Kartu Indonesia Pintar bisa diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita, dan segera ini bisa kita mulai," ungkap Presiden.
[rus]
