Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Transportasi Kepulauan Seribu, Tingkatkan Pengawasan Dan Hilangkan Kongkalikong

RABU, 04 JANUARI 2017 | 08:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas terjadinya kebakaran yang menimpa KM Zahro yang melayani transportasi ke Pulau Tidung Kepulauan Seribu di hari pertama tahun 2017.

Sedikitnya 23 orang yang meninggal dan 17 yang masih dalam pencarian dari total sekitar 230 orang.

"Ini tentu patut disayangkan pada saat kita ingin meningkatkan pariwisata ke Kepulauan Seribu," kata Triwisaksana dalam keterangannya, Rabu (4/1).


Plitisi PKS ini melanjutkan, kejadian ini merupakan yang kedua kali. Pada 2015 lalu Kapal milik Dinas Perhubungan juga mengalami kebakaran yang menyebabkan 80 orang terluka.

"Peristiwa ini tentu harus menjadi bahan evaluasi terkait manajemen transportasi ke Pulau Seribu. Karena transportasi ke Pulau Seribu bukan hanya mengangkut wisatawan, namun juga penduduk Pulau Seribu yang harus ke daratan Jakarta atau sebaliknya," papar Triwisaksana.    

Di antara tata kelola transportasi ke Kepulauan Seribu yang haru dibenahi adalah pemeriksaan kelaikan kapal untuk berlayar ke wilayah Pulau Seribu. Pemeriksaan kelaikan kapal ini penting dilakukan apalagi ketika saat gelombang tinggi. Tidak boleh ada permainan antara pemilik kapal atau nakhoda dengan pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin bagi kapal untuk berlayar ke Pulau Seribu.

"Selama ini pemeriksaan kelaikan untuk kapal berlayar di pelabuhan ini diduga lemah, dan banyak permainan sehingga kapal yang tidak laik atau yang kelebihan muatan tetap di diizinkan jalan," ungkap Triwisaksana.

Triwisaksana melanjutkan, Jakarta adalah kota besar dan ibukota negara. Seharusnya tersedia jumlah petugas yang cukup dan cakap untuk melakukan pemeriksaan kelaikan kapal secara detail. Beda kalau di pelabuhan yang jauh dan terpencil. Selain pemeriksaan kelaikan kapal, manajemen pengaturan perjalanan  untuk ke kepuauan Seribu juga perlu dibenahi.

"Seperti ketersediaan kapal yang cukup dan memenuhi standar keselamatan dan pelayanan," pinta Triwisaksana kepada pihak yang berwenang. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya