Berita

Politik

Pemerintah Optimis Pilkada 2017 Berjalan Lancar

RABU, 04 JANUARI 2017 | 07:20 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemerintah optimis Pilkada Serentak 2017 yang digelar pada 15 Februari berjalan lancar tanpa adanya hal-hal yang menggangu pelaksanaan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo turut mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif memilih pasangan calon dalam Pilkada nanti. Dimana menurut dia, Pilkada ini memilih pemimpin yang amanah.

"Pada 101 daerah yang mengikuti Pilkada 2017 semuanya sudah disiapkan, apalagi UU Pilkada telah disempurnakan antara pemerintah dengan DPR serta elemen-elemen demokrasi seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian, dsb," ujar Mendagri kemarin seperti dilansir dari laman Kemendagri.


Pada prinsipnya menurut Mendagri, Pilkada adalah upaya pemerintah untuk menjaga netralitas. Maka dari itu, Mendagri mengimbau kepada struktur pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, serta TNI untuk menjaga netralitas tersebut.

Kedua, pesan Mendagri, yakni melakukan sosialisasi secara maksimum guna adanya masyarakat yang berpartisipasi untuk menggunakan hak pilih. Demi keberlangsungan pilkada, Kemendagri juga sudah memetakan daerah-daerah yang rawan serta berkonsentrasi pada adanya politik uang.

"Kami Kemendagri juga berkonsentrasi pada adanya politik uang selama Pilkada, karena ini merupakan salah satu kunci kesuksesan pilkada," kata Tjahjo.

Kesuksesan Pilkada Serentak 2017 ini kuncinya juga ada pada partisipasi masyarakat. Mendagri menyebutkan pada tahun 2015 yang lalu, ada yang jumlah pemilihnya padat penduduk tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya 20 persen.

"Sukses Pilkada bukan hanya kampanye tetapi bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan tidak adanya politik uang, masing-masing paslon adu konsep dan program," ujar Mendagri.

Mendagri juga meminta masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan pasangan calon yang mampu dan amanah dalam rangka mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya