Meski belum memasuki masa sidang, Komisi V DPR telah mengagendakan pemanggilan terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Usai reses, Komisi Bidang Transportasi bakal mencecar Menteri Perhubungan (Menhub) dan jajarannya lantaran sejumlah insiden di sektor transportasi.
Ketua Komisi V DPR, Farry Djemi Francis menyesalkan terjadinya dua musibah di penghujung tahun 2016 dan saat anggota DPR reses. Namun, ia memastikan, anggota komisi bidang perhubungan DPR tetap bekerja dengan mengumpulkan data terkait dua peristiwa itu.
"Kami terus memantau perkembangan insiden pilot Citilink yang diduga mabuk pada penerbangan pertama pesawat Citilink QG-800 rute Surabaya-Jakarta, dan terbakarnya Kapal Motor (KM) Zahro Express tujuan Pulau Tidung. Meski beÂlum melakukan rapat formal, seÂjumlah anggota Komisi V DPR telah sepakat untuk memanggil Kemenhub usai reses," ujar Farry saat dihubungi wartawan, kemarin.
Saking kesalnya dengan inÂsiden terbakarnya kapal Zahro, Fary meminta Kemenhub menÂcopot Kepala Kantor Syahbandar dan Operator Pelabuhan (KSOP) Muara Angke. Sebab, kata dia, terdapat ketidaksesuaian data manifest penumpang, dan masalah izin berlayar terhadap kapal nahas tersebut. "Sanksi teÂgas juga harus diberikan kepada pemilik kapal," cetus dia.
Kekesalan politisi Partai Gerindra ini pun dilontarkan kepada jajaran Kemenhub. Pasalnya, dalam rapat terakhir dengan Menhub dan jajarannya, Komisi V DPR sudah meminta agar kelayakan armada darat, laut maupun udara diperhatiÂkan. Karenanya, ia mendesak, kebakaran Zahro Express harus diselidiki dari berbagai aspek, termasuk faktor keselamatan penumpang.
"Saat rapat terkait persiaÂpan armada Natal dan Tahun Baru, kami minta semua dicek, termasuk pelampung. Kalau kejadiannya seperti ini, kita tidak tahu apakah pelampung itu tersedia atau tidak. Berbagai aspek terkait insiden ini harus diaelidiki," tegasnya.
Senada, anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro menegaskan, Kemenhub tak boleh memberi dispensasi terhadap kapal yang tidak layak pakai. Nizar pun meÂminta otoritas terkait melarang pengoperasian kapal tua seperti Kapal Motor Zahro Express.
"Sudah waktunya kapal tua kita larang. Hentikan kebiasaan membuat kebijaksanaan dan dispensasi karena tidak ada komÂpromi untuk nyawa manusia," tegas Nizar.
Diberitakan sebelumnya, penumpang PM Zahro Ekspress berjumlah 184 orang. Korban selamat berjumlah 130 orang, seÂmentara korban meninggal dunia berjumlah 23 orang. Korban seÂlamat dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya RS Atma Jaya, RS PAD Gatot Soebroto, dan RS Polri, Jakarta Timur. ***
