Berita

Foto/Humas ACT

Nusantara

Dituduh Terlibat Teroris, ACT Support IHH Ambil Langkah Hukum

SENIN, 02 JANUARI 2017 | 08:55 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Insani Yardim Vakfi atau IHH, badan kemanusiaan internasional yang berpusat di Turki tidak akan berdiam diri atas beredarnya tuduhan terhadap pihaknya terlibat bantuan teroris di Suriah.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal IHH, Yavus Dede, kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) saat bertemu dalam pengukuhan kerjasama antar ACT dengan IHH, di kantor IHH di Istanbul, Jumat (30/12), seperti dalam rilis Humas ACT, Senin (2/1).

Yavus menjelaskan, pihaknya juga mendapatkan informasi serta terus memantau perkembangan lontran isu-isu bernada tuduhan di Indonesia. Terkait tuduhan oknum tertentu di Indonesia yang beredar viral, IHH menyiapkan tim pengacara di Jakarta untuk menggugat pencemaran nama baik lembaganya.


"Kalau dibiarkan, maka orang akan menganggapnya sebagai kebenaran. Harus diambil langkah hukum untuk menjaga nama baik kami," ujarnya.

Yavus melanjutkan, langkah ini juga dilakukan karena Indonesia ‎negara penting dan berpenduduk muslim terbesar di dunia. Menurut Yavus, pihaknya perlu menyampaikan hal itu kepada ACT karena ACT menjadikan IHH mitra strategisnya.

Terkait hal ini, Senior Vice President ACT, Syuhelmaidi Syukur menegaskan, ACT sendiri sudah lama menjalin kerjasama dengan IHH tidak hanya dalam merespon krisis kemanusiaan Suriah. Terkait rencana IHH membawa ke ranah hukum fitnah atas dirinya, ACT siap memberi dukungan maksimal.

"Kerja kemanusiaan ini, sudah cukup berat. Keterlaluan jika dipolitisasi, difitnah dan diseret ke isu terorisme. Tak ada kata lain, harus dilawan dengan hukum. Kita tak boleh membiarkan kekuatan anti-kemanusiaan memfitnah pegiat kemanusiaan seenaknya," ungkap Syuhelmaidi.

Apalagi, imbuh Syuhel, ACT serius berperan optimal menolong warga Suriah korban konflik yang menjadi pengungsi terutama di wilayah Turki dengan membuka cabang di Turki. "Ini juga meneguhkan peran ACT di ranah global," ujar Syuhel.

Sementara itu, demi memperkuat kiprahnya untuk para pengungsi Suriah di Turki, ‎ACT sebagai lembaga resmi yang taat azas dan mengusung nama baik bangsa, tidak pernah mengabaikan upaya berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia di manapun, termasuk di Turki. Jelang pengabisan tahun 2016, Tim SOS Suriah XI, Jumat (30/12), melakukan kunjungan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul. Konsuler RI, Abdul Hakim menerima Tim SOS Suriah XI untuk mengoordinasikan kerja ACT dengan perwakilan pemerintah RI di Turki itu.

"Kami ikut senang atas kehadiran ACT dengan kerja kemanusiaan yang luar biasa. Kami turut mendoakan semoga semua program kemanusiaan ACT sukses. Kerjasama ACT dengan IHH sudah tepat karena mereka salah satu NGO yang terpercaya sampai saat ini dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah," ujar Abdul Hakim.

Terkait rencana pembukaan kantor cabang di Turki, pihak Konsulat RI ‎merespon positif. "Kami sangat senang, semoga ini bisa membawa kebaikan juga untuk Indonesia," kata ‎Abdul Hakim. Ikut menyambut ACT, Sekretaris Pertama KBRI, Dyah Lestari Asmarani, memberi masukan terkait perkembangan situasi politik di Turki.

"Situasi politik di sini (Turki) setiap saat kondisinya bisa berubah. KBRI siap menjadi mitra bagi setiap aktivitas warga negara Indonesia di wilayah kerja kami di Turki," ujar Dyah yang menangani urusan penerangan, sosial dan budaya KBRI di Turki. Peluang berkiprah di Turki amat strategis terutama karena posisinya sebagai international hub khususnya ke wilayah Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia Tengah.‎

Syuhel juga menegaskan, negara yang hingga saat ini membuka diri menolong umat manusia yang dilanda krisis di berbagai belahan dunia adalah Turki. Turki banyak berbuat untuk kemanusiaan, hal yang tidak banyak dilakukan negara lain.

"Dan IHH sebagai badan kemanusiaan di Turki, gamblang menunjukkan peran itu. Aksi Cepat Tanggap terpanggil membela sesama badan kemanusiaan. Semoga kita sadar untuk tidak membiarkan fitnah merajalela," imbuh Syuhel. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya