Berita

Foto/RMOL

Bisnis

Di Penghujung Tahun Dirjen Pajak Ancam Terapkan Gijzeling

JUMAT, 30 DESEMBER 2016 | 17:28 WIB | LAPORAN:

Meskipun tax amnesty tengah berjalan, namun penegakan hukum juga terus dilakukan oleh aparat Dirjen Pajak. Untuk itu, di penghujung tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan update terbaru tentang penerapan sandera pajak atau gijzeling.

Untuk hari ini saja, aparat telah menyandera dua penanggung pajak di dua wilayah, yakni di Bandung dan Bintan. Dua orang ini dimasukkan ke Lapas hingga nanti mereka membayar kewajiban tunggakan pajak mereka.

"Nanti begitu dilunasi, 3 sampai 4 jam setelah itu harus dikeluarkan. Kita titipkan di dalam Lapas, ditempatkan di tempat tertentu, tidak sama dengan napi lain," kata Dirjen Direktorat Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, Jumat, (30/12).


Gijzeling terpaksa dilakukan petugas karena setelah melalui surat penagihan, setelah statusnya inkrah, tak kunjung dibayar, hingga surat paksa penanggung pajak tak kunjung membayar kewajibannya.

Lebih lanjut Ken mengungkapkan bahwa dalam kasus penanganan gijzeling pernah ada penanggung pajak yeng harus diamankan ke Lapas Nusakambangan.

"Ada yang kita bawa ke Lapas Nusakambangan minggu lalu. Hari ini sudah dibayar," beber Ken.

Saat ini petugas masih mengincar 6 lagi penanggung pajak untuk dilakukan gijzeling atau penyanderaan. 6 penanggung pajak ini tersebar di seluruh Indonesia. Ken menargetnya, kesemuanya akan ditemukan pada pekan ini.

"Karena wilayahnya di seluruh Indonesia, kita butuh waktu. Kalau di Jakarta, hari ini juga bisa kita tangkap semuan," tandas Ken. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya