Berita

Bisnis

DPR Dukung Kementan Stop Impor Beras

KAMIS, 29 DESEMBER 2016 | 13:49 WIB | LAPORAN:

Komisi IV DPR mengapresiasi upaya Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman dalam mewujudkan swasembada beras yang ditandai tidak adanya impor sepanjang tahun 2016.  

Anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah tidak impor beras. Salah satunya karena masih ada carry over 800 ribu ton beras dari impor tahun lalu.

"Jadi tidak dihitung sebagai impor beras di 2016," kata Viva Yoga.


Kedua, menurut dia, volume pengadaan beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) pada tahun 2016 sebesar 2,8 juta ton, naik 1 juta ton dari tahun sebelumnya 1,8 juta ton.

"Kita harus tetap optimis bahwa bangsa Indonesia terus berjuang agar tidak impor pangan lagi," ujarnya.

Viva Yoga menekankan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan dibutuhkan koordinasi dan integrasi kebijakan yang solid antara BPS, Kementan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan. Hal itu diyakininya akan menghasilkan data produksi dan konsumsi pangan secara valid dan akurat.

"Instruksi presiden, data pangan harus satu," imbuhnya, mengingatkan.

Diketahui berdasarkan angka Badan Pusat Statistik dan Kementan, produksi padi 2016 mencapai 79,14 juta ton GKG, meningkat 3,74 juta ton dibanding 2015. Produksi jagung 2016 sebanyak 23, 16 juta ton pipilan kering, atau meningkat 3,55 juta ton dibanding 2015.

Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa tahun 2016 ini tidak ada impor beras dan jagung juga sudah turun 60 persen.[wid]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya