Indah Damayanti Putri: Ngoho Masih Favorit, Mudah-mudahan Dengan Pencetakan Sawah, Masyarakat Bisa Berubah

Yang dipikirkan Indah Damayanti Putri saat ini adalah bagaimana masyarakat Bima bisa bahu-membahu bang­kit kembali pasca bencana banjir menerjang.

Ke DEPAN, Bupati Bima Indah berencana mendesain ulang tata kota Bima, menormal­isasi sungai-sungai dan menin­gkatkan kembali pengawasan terhadap praktik perambahan hutan. Berikut penuturannya ke­tika berbincang dengan Rakyat Merdeka;

Antara kota Bima dan kabu­paten Bima ini saling terkait dan terkoneksi, termasuk dalam hal banjir. Bagaimana koordinasi yang dibangun agar bencana ini tidak kembali terulang?
Memang antara Kota dan Kabupaten itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Semua pusat pemerintahan kami di Kabupaten itu masih berpusat di kota. Dan memang, hasil koordinasi kami dengan BNPB, kami butuh nor­malisasi beberapa kecamatan kami yang memang muaranya mengarah ke kota Bima.

Kemudian?
Kita berharaplah setelah keja­dian ini ada perbaikan, sehingga ke depannya hal ini Insya Allah kita harapkan tidak terjadi lagi.

Back-up dari Pemkab Bima pasca bencana seperti apa?
Tentu kami pemerintah kabu­paten Bima ya akan mem back-up penuh apa yang bisa kami lakukan dari sisi kemanusiaan, masyarakat kami juga hadir memberikan bantuan, sampai tentunya keadaan ini benar-benar pulih kembali. Insya Allah.

Sudah dipetakan titik-titik krusial mana saja yang butuh segera diperbaiki?
Sudah, sudah kami sampai­kan. Jadi, di sekitar Ambalawi, Sape, dan Mawu itulah memang yang muaranya itu mengarah ke kota. Di samping memang, di kota ini penataan tata kotanya betul-betul perlu didesain kem­bali. Karena kita memikirkan kota Bima ini, untuk 5 sampai 10 tahun ke depan.

Kapan bisa direalisasikan?
Kalau penyampaian dari BNPB, pelaksanaan ini lang­sung dilaksanakan tahun 2017. Insya Allah.

Ini apakah ada kaitannya dengan perambahan hutan illegal?
Memang tidak bisa mengata­kan itu tidak terjadi. Ya memang, Ngoho istilahnya atau peladan­gan liar itu memang masih fa­vorit bagi masyarakat kami. Tapi kami percaya, dengan adanya program pemerintah dengan program percetakan sawah baru yang sangat luas, mudah-muda­han sedikit demi sedikit hal itu bisa kita kurangi.

Di samping memang, kami semua berkomitmen dengan pak Gubernur bahwa penanaman hutan ini betul-betul menjadi program serius yang wajib di­laksanakan oleh seluruh kabu­paten/ kota.

Kami berharap juga agar pro­gram ini tidak hanya bagi kami yang sudah terkena bencana, mungkin ini perlu lagi digalak­kan seperti dulu-dulunya se­cara nasional. Jadi betul-betul masyarakat itu bukan sekedar wajib tapi setengah kita paksa untuk melakukannya.

Ada aturan atau regulasi khusus yang ingin dibuat un­tuk mengantisipasi hal itu?
Memang sebenarnya kami sudah berjalan. Di pengantin baru, atau anak yang baru la­hir itu wajib ditanamkan satu pohon. Tapi wilayah kami ini wilayah hutan yang pegunungan kami ini sangat luas. Mereka tetap menanam, tetapi mungkin mereka juga tetap melakukan peladangan liar. Jadi ini memang menjadi PR dan tanggung jawab kami yang pertama.

Apa mungkin masyarakat tidak tahu atau tidak paham batas-batas hutan yang tidak boleh dirambah?
Nggak sih. Rata-rata kalau hu­tan yang masih terjaga, dia ada­lah hutan tutupan. Dan memang mereka ini senang berladang.

Nah, ini bagaimana solusinya?
Kami nanti akan duduk ber­sama nanti dengan Kehutanan, karena sekarang kewenangan kabupaten sudah dilimpahkan ke provinsi, nanti kami akan duduk bersama kembali.

Kabarnya Kabupaten Bima ini punya potensi mengalami bencana yang sama?
Kalau kami ada juga banjir, tapi memang tidak berdampak pada perumahan penduduk. Tapi pada lahan pertanian. Itu sangat besar. Karena memang kabupaten Bima ini, punya lahan sawah yang sangat besar, baik itu padi, maupun bawang yang menjadi komoditi andalan kami. ***