Pemerintah beralasan ingin meringankan beban masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM di 2017. Tapi, kenapa usaha itu separuh-separuh. Kenapa di saat yang sama, pemerintah tetap akan mencabut subsidi listrik untuk 18,8 pelanggan golongan 900 watt.
Keputusan pemerintah tidak menaikkan harga BBM per 1 Januari nanti sebenarnya cukup menggembirakan. Sebab, di saat harga minyak dunia terus merangkak naik, pemerintah bersedia menahan harga jual BBM, khususnya premium dan solar, tetap. Namun, keputusan itu dianggap kurang berarti karena masyarakat kecil akan tetap tergencet akibat pencabutan subsidi listrik.
Anggota Komisi VII DPR Syaikhul Islam menuding, pencabutan subsidi listrik untuk 18,8 pelanggan ini gara-gara PLN yang tidak efisien dan cari gampang dalam menutupi kekurangan biaya produksi. Padahal, masih banyak cara untuk menekan biaya produksi, misalnya dengan mengganti sumber energi pembangkit listrik dari BBM ke gas atau batubara.
Untuk itu, politisi PKB ini meminta Presiden Jokowi tak menuruti keinginan PLN dan membatalkan rencana pencabutan subsidi itu. "Jadi, kami berharap Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi Presiden terkait pembatalan kenaikan tarif dasar listrik, seperti yang dilakukannya terhadap penundaan kenaikan harga BBM," ucapnya, (Rabu, 28/12).
Menurut Syaikhul, bila pemerintah keukeuh mencabut subsidi listrik, tentu bakal berdampak buruk terhadap rakyat miskin dan pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Pencabutan itu akan membuat mereka tergencet. "Angka kemiskinan juga bisa bertambah," cetusnya.
[zul]
