Berita

Saleh P. Daulay

Bisnis

Masalah Buruh Asing Bisa Diatasi Kalau Pemerintah Laksanakan Rekomendasi DPR

RABU, 28 DESEMBER 2016 | 11:15 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Berbagai persoalan terkait tenaga kerja asing (TKA) dapat diselesaikan, termasuk TKA ilegal yang banyak disoroti oleh banyak pihak belakangan ini kalau Pemerintah melaksanakan hasil rekomendasi Panitia Kerja Pengawasan TKA yang dibentuk Komisi IX DPR beberapa waktu lalu.

Karena itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, berharap berharap Pemerintah melaksanakan rekomendasi tersebut Panja Pengawasan TKI tersebut.

Dia menguraikan bahwa rekomendasi Panja tersebut terdiri dari 5 point penting. "Pertama, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk menambah penyidik PNS (PPNS)," ungkapnya.


Pasalnya, penyidik yang dimiliki oleh Kemenaker yang jumlah tidak lebih dari 1800 orang dinilai tidak mampu mengawasi seluruh perusahaan yang ada. Apalagi, belakangan ini banyak perusahaan baru yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

"Kedua, Komisi IX mendesak pemerintah membentuk satgas penanganan TKA ilegal yang melibatkan kementerian lembaga terkait. Termasuk, Kemenaker, Imigrasi, Kepolisian, BIN, BAIS, Kemenlu, dan BKPM," beber politikus PAN ini.

Ketiga, Komisi IX mendesak Pemerintah untuk menerapkan tindakan tegas bagi semua TKA ilegal yang masuk ke Indonesia. Termasuk perusahaan pengerah tenaga kerja asing yang sengaja mendatangkan pekerja asing secara ilegal.

"Sejauh ini, Komisi IX melihat bahwa tindakan yang dijatuhkan masih lebih banyak yang bersifat administratif, belum banyak yang ditangani secara pro justisia," imbuh legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.

Keempat, Komisi IX DPR mendesak Kemenaker untuk merevisi Permenaker 35/2015. Setidaknya, Kemenaker kembali mempersyaratkan kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA yang bekerja di Indonesia dan adanya kemampuan skills serta transfer of knowledge.

Kelima, Komisi IX mendesak pemerintah agar memperioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengerjakan proyek infrastruktur dan juga proyek yang didanai oleh pihak asing. "Dengan demikian, lapangan pekerjaan semakin terbuka untuk rakyat Indonesia," tandas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini. [zul]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya