Harga gas untuk sektor indusÂtri bagi pelaku usaha masih diraÂsa mahal. Salah satu penyebab kondisi ini akibat keberadaan trader yang tidak memiliki inÂfrastruktur mumpuni.
Anggota Dewan Energi NaÂsional (DEN), Tumiran menilai, salah satu penyebab harga gas bumi untuk industri tinggi karena keberadaan trader gas yang tidak diatur dengan baik. Sudah lama disadari keterbatasan infrastrukÂtur menjadi hambatan utama daÂlam memaksimalkan penggunaan gas bumi Indonesia.
"Kondisi juga ditambah denÂgan keberadaan para trader yang tak memiliki infrastruktur," katanya.
Menurutnya, di Indonesia, harga gas menjadi mahal karÂena terjadi penjualan bertingkat, mulai dari hulu ada trader yang tak memiliki infrastruktur, keÂtika sampai di hilir juga masih ditemukan trader yang memiliki infrastruktur.
Dia pun menyebut trader yang tak memiliki infrastruktur denÂgan sebutan calo gas. Fenomena trader ini seharusnya bisa diatur tapi saat ini seperti mendapat fasilitas dari pemerintah.
Lebih lanjut, Tumiran menÂjelaskan, sekarang banyak pengÂguna gas bumi terutama untuk beberapa pelaku industri terÂpaksa membeli dari calo gas. Bahkan sebagian tidak mengetaÂhui bila gas bumi mereka berasal dari calo gas.
"Mereka terpaksa beli dari calo gas karena calo gas ini memiliki alokasi gas dari peÂmerintah. Ini kan aneh kalau pemerintah memberikan alokasi kepada calo gas, ya sudah atur saja bagaimana mekanismenya jangan sampai calo ambil untung banyak," ungkapnya.
Tumiran menyayangkan hal ini tidak diperhatikan secara serius, sehingga jumlah calo gas terus bertambah. Dia juga menilai gerak calo seolah seperti dimudahkan jalannya oleh anak usaha Pertamina yakni Pertamina Gas (Pertagas).
"Ini fakta karena beradasarkan data Laporan Keuangan Pertagas 2013, 2014, hingga 2015, anak usaha Pertamina ini terus memasok gas bumi ke para calo gas."
"Kalaupun calo pemerintah harus atur tegas. Karena perÂtamina juga pasti susah salurkan langsung. Trader harus punya infrastruktur dan berkualifikasi baik dalam penyalurannya dan dikontrol pemerintah agar harga jelas," imbuh Tumiran.
Untuk diketahui, pemerintah saat ini sudah merealisasikan penurunan harga gas. Namun penurunan itu baru menyentuh BUMN dan beberapa perusaÂhaan swasta yang bergerak di sektor industri pupuk, baja, dan petrokimia.
Penurunannya juga belum dirasa sesuai harapan. Produsen pupuk baru bisa komÂpetitif di pasar non-subsidi jika harga gas turun ke 3 dolar AS per MMBTU.
Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia, Fajar Budiyono meÂnambahkan penurunan tidak akan mampu mendongkrak signifikan untuk pertumbuhan industrinya.
Dia berpendapat tidak ada perÂbedaan harga yang jauh antara harga pada 2016 dengan yang ditetapkan untuk berlaku pada 1 Januari 2017.
Dia menilai kebijakan ini dibuat karena ada pertimbangan tertentu salah satunya pemasuÂkan untuk negara supaya tidak terusik. Namun seharusnya jika itu alasannya, kata dia peÂmerintah bisa lebih bijak untuk mencari solusi.
"Mungkin negara masih butuh pendapatan. Tapi kalau harga gas diturunkan, pendapatan negara dari PPN dan PPh bisa naik kareÂna utilitas pabrik bisa naik hingga 95 persen," ungkapnya. ***
