Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta PLN membatalkan rencana pengambilalihan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), apapun skema yang dipakai, apakah melalui akuisisi, sinergi, atau pun right issue. Pasalnya, saat ini masih banyak tanggung jawab PLN yang belum diselesaikan, termasuk tugas utamanya dalam menyediakan listrik, menyalurkan, dan melayani masyarakat.
"Masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan PLN. Sebaiknya fokus saja pada transmisi dan pelayanan kepada masyarakat," kata Ketua Komtap Industri Energi Migas Kadin Indonesia Agustinus Santoso, Selasa (27/12).
Menurut Santoso, jika PLN terlalu bernafsu mengambil alih PGE dan turut terlibat pada usaha geothermal, dikhawatirkan kinerja PLN terkait tugas pokoknya tersebut akan semakin terbengkalai. Santoso mencontohkan, untuk proyek 35 ribu MW, ternyata banyak proyek yang sangat terlambat dilaksanakan. Belum lagi 34 proyek pembangkit, yang sempat membuat marah Presiden Jokowi. Semua tanggung jawab tersebut, menurut Santoso, harus mendapt prioritas dan fokus PLN. Bukan malah berusaha dengan segala cara, mengambil alih PGE.
Santoso menambahkan proses pengadaan yang dilakukan PLN memang sangat lemah. Hal itu yang antara lain membuat banyak proyek menjadi mangkrak atau dalam terlalu lamban perkembangannya. Untuk proyek 35 ribu MW misalnya, menurut Santoso, pengadaan yang dilakukan sangat lambat. Harusnya, PLN concern, supaya proyek 35 ribu MW lebih baik lagi.
Terkait hal inilah Santoso menambahkan, bahwa cara yang bisa dilakukan PLN adalah dengan memberikan pengerjaan pembangkit kepada swasta, sehingga PLN bisa lebih terarah pada pengerjaan jaringan transmisi dan distribusi. "Toh saat, ini yang dikelola swasta juga baru sedikit, sekitar 15 ribu MW sedangkan PLN sudah 40-50 ribu MW," kata Santoso.
Tidak hanya itu. Santoso juga sependapat, bahwa rekam jejak PLN sendiri sebenarnya juga tidak bagus dalam usaha panas bumi. Termasuk di antaranya, ketika PLN justru gagal saat mengarap WKP Tulehu dan Tangkuban Prahu. PLN, lanjut dia, memang tidak kompeten di panas bumi, apalagi biaya eksplorasi memang tidak bisa diprediksi.
Koordinator Energy Watch Indonesia (EWI) Adnan Rarasina juga mempertanyakan, sikap pemerintah dan PLN yang bersikukuh akan mengambil alih PGE. Harusnya, lanjut Adnan, pemerintah belajar banyak dari rekam jejak PLN yang banyak mengalami kegagalan dalam mengelola panas bumi.
"Sejarah sudah membuktikan bahwa PLN selalu gagal di bidang panas bumi. Dan jika hal itu kembali terulang, maka akan memperlemah PLN sendiri," kata dia.
Itulah sebabnya, lanjut Adnan, apapun skema pengambilalihan PGE, tetap dipertanyakan. Sudah sering gagal, mengapa masih ngotot ingin mengambil alih PGE. Ada apa ini?†kata Adnan.
Menurut Adnan, langkah terbaik adalah membiarkan PGE seperti saat ini, yakni tetap berada di bawah Pertamina. Dengan kondisi seperti ini, sesama BUMN di bidang energi bisa saling berkoordinasi. Dan koordinasi, bisa dilakukan tanpa melalui pengambilalihan satu oleh yang lain.
[zul]
