Berita

Net

Hukum

Pelapor Sayangkan Hakim Belum Perintahkan Penahanan Ahok

SELASA, 27 DESEMBER 2016 | 20:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Keputusan Majelis Hakim menolak eksepsi terdakwa kasus penistaan agama Basuki T. Purnama diapresiasi pihak pelapor.

Karena hasil putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Dwiyarso Budi Santiarto dalam lanjutan sidang di bekas gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sejalan dengan harapan pelapor.

"Kami sangat apresiasi majelis hakim di persidangan Ahok ketiga tadi. Jelas bahwa eksepsi Ahok tidak berdasar dan ditolak seluruhnya. Ahok layak dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara," jelas Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman (Selasa, 27/12).


"Kami siap bekerjasama dengan JPU dan Majelis Hakim untuk memperkuat di pembuktian," sambung pelapor kasus Ahok tersebut. [Baca: Majelis Hakim Tolak Eksepsi Ahok]

Namun, dia menyayangkan Majelis Hakim yang belum memerintahkan penahanan Ahok. Padahal syarat penahanan sudah sangat terpenuhi.

"Rasa keadilan publik belum terpenuhi sepenuhnya. Karena selama ini semua tersangka penistaan agama langsung ditahan," ungkapnya. [Baca: Tolak Eksepsi Ahok, Hakim Pastikan Tanpa Tekanan Massa]

Tapi apa pun itu, pihaknya yakin JPU dan Majelis Hakim akan tetap berdiri di koridor hukum menegakkan keadilan.

"Rakyat akan bersama mereka jika keadilan benar-benar ditegakkan," tandasnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya