Penguatan kebijakan orang tua asuh sebagai bentuk respons negara terhadap sistem perlindungan anak-anak bangsa yang belum beruntung secara sosial dan ekonomi sangat penting.
Karena ketidakadilan sosial-ekonomi ini mengakibatkan banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, berhadapan dengan hukum, trafficking, narkoba, rendahnya pendidikanya, kesehatan. Sejauh ini anak terlantar sudah berjumlah jumlah 4,1 juta orang dan beragam permasalahan sosial lainya.
Dengan sistem perlindungan anak yang baik tersebut diharapkan anak-anak bisa tumbuh menjadi orang dewasa kelak dengan memiliki pengetahuan yang tinggi (knowledge), sikap (attitude) yang mulia, dan keterampilan hidup (skill) yang bisa memutus rantai kemiskinan keluarga yang dialami oleh anak.
Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional tentang "Sosialisasi dan Strategi Orang Tua Asuh (Foster Care) di kampus Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung akhir pekan kemarin, Sabtu (24/12).
Hadir sebagai nara sumber advokat dan praktisi anak, M.Ihsan dan Dosen STKS dan praktisi anak Tuti Kartika dalam acara seminar yang digelar Majelis Pelayanan Sosial PW Muhammadiyah Jawa Barat.
Dalam rangkaian acara tersebut juga digelar Rapat Kerja Wilayah yang dihadiri oleh utusan MPS dan LKSA se-Kabupaten atau Kota di Jawa Barat.
Wakil Ketua MPS PP Muhammadiyah Jasra Putra dalam sambutannya mengingatkan visi MPS yang diputuskan dalam Muktamar 2015 di Makassar. Yaitu Mewujudkan Pelayanan Sosial Modern, Maju dan Keberpihakan Terhadap Mustad'afin.
Dia menjelaskan program Muhammadiyah dari 100 tahun yang lalu dikenal dengan branding pelayanan sosial pada tiga ranah isu (trisula). Yaitu, asuhan keluarga, santunan keluarga, dan panti asuhan.
Muhammadiyah akan melakukan uji coba orang tua asuh di tiga propinsi yakni Jawa Barat, DKI jakarta dan Banten yang akan didukung Kemensos, Save The Children, Family For Every Child UK dan Lazismu.
[zul]
