Berita

Politik

PKS Ajak Masyarakat Awasi Dan Laporkan TKA Ilegal

SENIN, 26 DESEMBER 2016 | 16:19 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Masyarakat diminta ikut mengawasi tenaga kerja asing (KTA) ilegal. Pasalnya,  keberadaan sudah cukup meresahkan.

Seruan tersebut disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin saat menghadiri senam warga dalam rangkaian kegiatan reses di Agrowisata Cilangkap, Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, kemarin, Ahad (25/12).

"Keberadaan mereka harus kita awasi. Bapak-bapak, ibu-ibu siap ikut mengawasi? Laporkan jika ada warga negara asing ilegal di lingkungan," ujarnya.


Anggota Dewan Syariah Pusat (DSP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, kedatangan arus tenaga kerja asing ilegal khususnya dari China yang bekerja di Indonesia disebabkan kebijakan pemerintah membebaskan visa.

Menurutnya, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan bebas visa dari 130 lebih negara asing. Tujuan kebijakan meningkatkan devisa dari pariwisata, seharusnya diimbangi dengan kesadaran ketahanan dan keamanan nasional.

Karena keberadaan WNA ilegal di beberapa daerah cukup mengkhawatirkan masyarakat. Para WNA ilegal tersebut, lanjut dia, banyak bekerja di sektor-sektor pekerjaan yang seharusnya dapat diisi oleh warga negara Indonesia. Hal ini lambat laun berpotensi menimbulkan konflik sosial.

"Kita saja yang di dalam ini banyak yang susah mendapatkan pekerjaan, pemerintah justru mendatangkan dari luar untuk pekerjaan-pekerjaan kasar. Para TKA ilegal itu awalnya datang sebagai turis dengan bebas visa. Setelah masuk, mereka menjadi tenaga kerja," cetusnya.

Dia menegaskan, komisinya terus memantau keberadaan WNA ilegal di masyarakat. "Kebijakan bebas visa ini harus dikoreksi. DPR terus memantau dan mengawasi keberadaan tenaga kerja asing ilegal di masyarakat," pungkas Zainuddin. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya