Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ada Gelagat Sel Terorisme Di Indonesia Sambut Rencana ISIS

KAMIS, 22 DESEMBER 2016 | 09:12 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Jelang akhir Oktober 2016, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengemukakan bahwa sebanyak 53 WNI yang pendukung jaringan terorisme ISIS di Suriah dan Irak telah kembali ke Indonesia. Masalah ini pun telah dilaporkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurut Suhardi, masih ada ratusan WNI yang berada di markas ISIS.

Terkait dengan ini, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, mempertanyakan hal tersebut, apakah tujuan mereka kembali; apakah untuk menjalani kehidupan normal; atau kembali untuk mewujudkan rencana ISIS membangun kekhalifahan di Asia Tenggara.

Menurut Bambang, pemerintah memang memberi kesempatan bagi untuk mengikuti program deradikalisasi. Namun harus pasti juga, apakah mereka tulus mengikuti program seperti itu, atau hanya dijadikan semacam kamuflase untuk menutup-nutupi kegiatan mereka sebagai pendukung ISIS.


Bambang menilai, ada semacam gelagat bahwa sel-sel terorisme di Indonesia juga memberi respons positif terhadap rencana ISIS membangun basisnya di Asia Tenggara. Kelompok-kelompok teroris itu sudah terang-terangan melampiaskan kebencian pada segenap jajaran Polri.

"Sejumlah prajurit Polri telah menjadi target serangan. Kelompok-kelompok itu yang diduga mendalangi ricuh pasca aksi damai 411. Mereka menunggu Polisi lengah untuk bisa merampas senjata. Apalagi, ada WNI yang sangat dipercaya pimpinan ISIS. Sosok WNI itu diduga mendalangi bom Sarinah. Bukan tidak mungkin, kelompok yang merencanakan ledakan bom di Istana Negara itu juga memiliki keterkaitan dengan WNI yang menjadi pentolan  ISIS," kata Bambang beberapa saat lalu (Kamis, 22/12).

Indikasi terbaru, sambung Bambang, tentu saja yang berkait dengan rencana makar. Polisi telah menjadikan tersangka terhadap sejumlah orang yang diduga merencanakan makar. Penyelidikan polisi bahkan sudah cukup jauh, karena bisa mengidentifikasi penyandang dana makar, termasuk pihak yang mengirim dan menerima dana itu.

"Semua indikasi itu memang belum tentu saling berkait. Katakanlah satu sama lainnya terpisah. Namun,  bisa saja semua indikasi yang merongrong ketahanan nasional itu memang dirancang oleh sebuah kekuatan besar yang tidak pernah diketahui oleh para perencana makar maupun kelompok-kelompok teroris di dalam negeri.  Kekuatan-kekuatan anti-pemerintah atau anti-Indonesia itu tentu sudah menyusun skenario untuk memperlemah ketahanan nasional sambil merongrong keutuhan NKRI," tegas Bambang.

Karena itu, sambung Bambang, menjadi masuk akal dan patut dipahami jika Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini harus melakukan konsolidasi politik sambil menggemakan urgensi menjaga keutuhan NKRI.  Pemerintah, dan juga Panglima TNI serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah membaca adanya gerakan untuk mengimpor radikalisme ke Indonesia, jika ISIS  gagal di Timur Tengah.

Berdasarkan kecenderungan itu, lanjutnya, segenap komponen rakyat Indonesia tentu patut belajar dari penderitaan rakyat Irak dan Rakyat Suriah. Jutaan rakyat dari kedua negara itu harus meninggalkan kampung halaman mereka karena pemerintah Suriah dan Irak, hingga kini, gagal melumpuhkan ISIS.

"Kalau sudah begitu, mengapa masyarakat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, harus memberi ruang kepada ISIS dan pengikutnya membangun basis di kawasan ini?" tanya Bambang.

Bambang mengingatkan, ketika ISIS memilih wilayah Filipina Selatan sebagai basis, secara tidak langsung juga menghadirkan persoalan bagi Indonesia karena pilihan ISIS itu berdekatan dengan pulau Kalimantan dan Sulawesi.  Maka, selain memberi perlakuan hukum ekstra tegas kepada terduga dan tersangka teroris, pemerintah pun perlu memperkuat kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri. Peran dan efektivitas kerja intelijen serta Densus 88 Anti Teror menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya melumpuhkan jaringan ISIS di dalam negeri.

Tidak kalah pentingnya, tegas Bambang lagi, adalah keberanian pemerintah mengambil inisiatif kerjasama dengan anggota ASEAN lainnya. Perlakuan khusus terhadap wilayah perairan Filipina Selatan menjadi sangat relevan. TNI dan kekuatan militer dari anggota ASEAN lainnya patut bekerjasama membersihkan perairan Filipina Selatan dari aktivitas terorisme.

"Kalau Filipina Selatan akan menjadi  basis ISIS, perairan di wilayah itu akan dimanfaatkan untuk suplai persenjataan dan peralatan lain yang dibutuhkan ISIS. Kalau sekarang Abu Sayyaf masih sibuk membajak dan meminta uang tebusan, pada waktunya nanti mereka akan belanja persenjataan untuk mempekuat aktivitas ISIS. Kalau kemungkinan ini tidak ditangkal sejak dini, ketahanan nasional akan menghadapi ujian yang berat," demikian Bambang. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya