Rakyat Indonesia saat ini masih banyak pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan. Alasan ini pula yang membuat menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi pilihan. Tapi ironisnya, sekarang Indonesia malah dibanjiri tenaga kerja asing (TKA) asal China.
"Kita sedang butuh lapangan pekerjaan. Tapi kenapa pemerintah malah seolah-olah membiarkan dan memberikan kesempatan kepada warga China, bukan ke rakyat yang butuh pekerjaan," ucap Ketua DPP PAN Bidang Tenaga Kerja, Syah Afandin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL petang ini.
Tokoh asal Sumatera Utara ini menjelaskan keberadaan TKA asal China tersebut menyasar ke berbagai daerah di Indonesia. Termasuk di daerah asalnya, dimana sebanyak 18 orang pekerja asing asal China diamankan di lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) desa Tanjungpasir, Pangkalan Susu, Langkat, Sumut, karena ilegal.
Dia menilai seakan ada pembiaran dari Pemerintah sehingga TKA asal negeri Tirai Bambu tersebut bebas masuk Indonesia. Bahkan data dari Imigrasi sendiri menyebut sepanjang tahun 2016 ini ada 1,3 juta warga China masuk ke Tanah Air. Meski memang, tak semua untuk tujuan kerja.
"Ini seperti terstruktur dan masif. Karena dari Pemerintah, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi seolah-olah membiarkan," ungkapnya.
Politikus yang akrab disapa Ondim ini mengakui bahwa pemerintah butuh dana investasi dari luar negeri. Namun dia mengingatkan, dana tersebut untuk membangun berbagai proyek infrastruktur tersebut agar bisa membuka lapangan pekerjaan.
"Salah satu tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan. Tapi ini rata-rata malah tenaga kerjanya didatangkan dari China," kritiknya.
Apalagi dia menambahkan, keberadaan TKA asal China sudah terlihat membahayakan. Hal ini menyusul terungkapnya TKA asal China menanam cabai di daerah Bogor dengan benih berbahaya yang dibawa dari negara mereka.
"Itu salah satu eksesnya. Jadi selain mengancam lapangan pekerjaan, keberadaana tenaga kerja asal China juga mengancam kedaulatan kita," tekannya.
Karena itu dia meminta Pemerintah untuk bersikap tegas terhadap TKA asal China, terutama yang ilegal. Selain itu, kebijakan bebas visa mesti ditinjau ulang. "DPR juga harus membentuk Pansus berkaitan dengan maraknya tenaga kerja asal China ini. Karena ini sudah mengancam anak bangsa kita," tandasnya.
[zul]
