Berita

Busyro Muqoddas/Net

Politik

Ketua PP Muhammadiyah: Radikalisme Tumbuh Karena Ketimpangan Sosial

SELASA, 20 DESEMBER 2016 | 14:30 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Aksi radikalisme terjadi lantaran adanya ketimpangan pemerintah terhadap masyarakat menengah ke bawah.

Karena itu, Ketua PP Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas, menegaskan agar tidak menyalahkan masyarakat miskin sehingga berdampak pada aksi-aksi radikal yang belakangan ini terjadi. Sebab juga radikalisme itu bersumber dari kebijakan-kebijakan, terutama tentang tanah yang tidak adil.

"Tidak transparan alias tidak jujur. Misalnya kasus di Bima, Mesuji, sampai rumahnya Bupati itu dibakar. Di Aceh juga di Papua," ungkap Busyro dalam diskusi "Menagih Komitmen Keadilan Agraria untuk Rakyat" di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).


Sebab, lanjut Busyro faktanya saat ini pengelola negara dari sektor legislatif, yudikatif bahkan pihak aparat penegak hukum sudah kehilangan kesadaran bahwa negeri ini dideklarasikan oleh rakyat.

"Karenanya di dalam UU itu dinyatakan berkedaulatan rakyat, bukan negara, bukan pemodal. Pemodal dan pebisnis punya hak tapi proposional. Tapi prakteknya tidak. Ini merupakan tragedi berkepanjangan," tandasnya.

Oleh karena itu, dirinya meyakini munculnya radikalisasi di Indonesia bukan sama sekali atas dasar agama. Melainkan ketimpangan sosial yang dialami masyarakat kecil.

"Jadi saya tidak percaya sama sekali sumber terorisme itu (bersumber) agama apapun juga di Indonesia ini," tukasnya. [ysa]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya