Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Komisi XI DPR Dukung OJK Usut Tuntas Kasus Dugaan Permainan PT CKRA

SELASA, 20 DESEMBER 2016 | 13:43 WIB | LAPORAN:

. Komisi XI DPR mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  untuk mengusut tuntas dugaan penggelapan, manipulasi dan pengungkapan data oleh Direksi PT Cakra Mineral (CKRA) yang telah merugikan para investor perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan tersebut.

Dukungan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR,  Achmad Hafisz Tohir. Menurut politisi PAN ini, OJK harus bisa membuka sejelas-jelasnya terkait permasalahan ini, agar dunia usaha dan investasi di Indonesia bisa kembali bergairah.

"Harus kita luruskan. Jangan sampai merugikan konsumen,"  katanya.


Hafisz Tohir yang juga ketua DPP PAN Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mengatakan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya di sektor keuangan, harus bisa mengakomodasi kebutuhan konsumen.

"Karena kebijakan keuangan publik tidak boleh merugikan konsumen," ujar Hafisz.

Untuk itu, Hafisz menegaskan, dirinya sangat mendukung pihak OJK mengusut tuntas kasus tersebut demi kelancaran sektor bisnis di Indonesia. "Harus diusut tuntas," katanya.

Lebih lanjut menurut dia,  jika  kelak terbukti ada tindak pidana penipuan yang dilakukan Direksi PT Cakra Mineral, maka para investor pun berhak melaporkannya kepada pihak yang berwajib.
 
"Bisa dong, itu kan namanya fraud (kecurangan)," ujar Hafisz.

Direksi PT Cakra Mienral (CKRA) telah dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena kasus penggelapan, manipulasi akuntansi serta masalah terkait pengungkapan data palsu yang diarahkan oleh Boelio Muliadi, Presiden Direktur perusahaan ini. [ysa]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya