PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) menargetkan jaminan terhadap 30 proyek infrastruktur ditahun 2017. Sebanyak 60 persen diantaranya merupakan infrastruktur sosial.
Direktur Utama PT PII Sinthya Roesly mengatakan, proyek sosial yang akan dijaminkan meliputi bidang kesehatan, lembaga pemasyarakatan dan sarana pendidikan. Salah satu sarana kesehatan yang akan dijamin PT PII yakni RSUD dr Pirngadi di Medan. Rumah sakit modern dan dilengkapi dengan peralatan medis terlengkap ini akan dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
Sinthya menjelaskan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Proyek tersebut memiliki tujuan dalam membantu lapas yang telah kelebihan kapasitas tahanan
"Lapas kita cukup banyak ada 200-an lebih sebagian besar overcapacity. Bukan hanya itu, ada yang memang belum pernah direhabilitasi, cukup banyak tantangan yang perlu dilakukan. Kita tahu pemerintah fokus revitalisasi," ujar Sinthya, dalam konferensi pers di Kantor PII Gedung Capital Palace, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (19/12).
Dijelaskannya, perbedaan antara proyek komersial dengan sosial yakni dalam pengembalian investasi kepada badan usaha. Kalau dalam proyek komersial pengembalian dibebankan kepada end user. Sedangkan proyek sosial dibebankan kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
"PT PII berperan menjamin risiko politik dalam pengembalian investasi itu karena proyek ini dilakukan dalam waktu lama atau multiyears. Investor membutuhkan kepastian kelangsungan pembayaran dari APBN/APBD yang dalam proses penganggarannya membutuhkan komitmen politik dari legislatif," jelasnya.
Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Armand Hermawan mengatakan, dari 30 proyek konsultasi dan inisiasi ini akan tersaring sehingga tidak semuanya akan terealisasi.
Penetapan target ini nantinya akan berimbas pada proyeksi pendapatan yang diperkirakan turun menjadi di bawah Rp 100 miliar. Pada 2016 pendapatan PT PII 850 miliar dengan laba sebesar Rp 500 miliar. Dari laba itu Rp 220 miliar didapatkan dari penjaminan.
"Pada 2016 itu semua proyek infrastruktur jadi keuntungannya besar. Tapi, karena PT PII dibentuk sebagai untuk mengakselerasi pembangunan maka tidak terlalu dibebankan untuk meraih keuntungan," jelasnya.
Sebagai informasi, PT PII sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah.
Pada 2016 dalam menjalankan mandat sebagai pelaksana tunggal penyedia Penjaminan Pemerintah dalam skema KPBU, telah menjamin 9 (sembilan) proyek infrastruktur yaitu PLTU Batang, 4 Proyek Jalan Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung), SPAM Umbulan dan seluruh paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah dan Timur dengan total investasi senilai Rp 81 triliun.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah dapat mewujudkan penyediaan infrastruktur dengan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas, namun dapat memfasilitasi partisipasi swasta dengan menyediakan dukungan kontinjen berupa penjaminan risiko infrastruktur", ujar Direktur Utama PT PII Sinthya Roeslypada saat Media Briefing hari ini.
Untuk menutup rangkaian akhir tahun, PT PII akan mengadakan Seminar Nasional Infrastruktur 2016 ke-3 pada 22 Desember 2016 yang akan mempertemukan pemerintahpusat, daerah dan swasta untuk mendiskusikan mengenaiperan penting skema KPBU dalam pembangunaninfrastruktur serta penjaminan pemerintah melalui PT PII.
Sebagai informasi, Selain telah melakukan penjaminan 9 proyek infrastruktur skema KPBU, PT PII pada awal Desember 2016 telah mendapatkan penghargaan sebagairunner up dalam ASEAN Risk Award 2016 dalam kategori Risk Advocate yang diikuti oleh 23 perusahaan dan organisasidari seluruh Asia Tenggara.
[sam]
