Pemerintah harus menjelaskan secara serius tentang tujuh pecahan uang kertas dan empat pecahan uang logam baru Tahun Emisi (TE) 2016 yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI). Karena isunya, desainnya mirip pecahan uang milik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) termasuk rectoverso yang mirip bergambar palu arit.
"Isu yang tidak sedap itu bisa menciptakan instabilitas sehingga bisa berujung pada gagalnya program distribusi uang baru," tandas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan, Senin (19/12).
Hal itu menurutnya agar nantinya tidak ada dampak inflasi terkait peluncuran uang baru tersebut. Pasalnya, uang lama yang sedang beredar dan dicetaknya uang baru tentu berisiko inflasi.
Pemerintah menurutnya perlu terus mensosialisasikan alasan urgensi diterbitkannya uang baru tersebut kepada masyarakat. Sebab mencetak uang baru tidak murah.
"Butuh anggaran juga. Padahal, pemerintah getol-getolnya pangkas anggaran dengan alasan penghematan. Dengan begitu, tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat dan otomatis masyarakat juga diberikan informasi yang mendidik," tegasnya.
Disitu, lanjutnya, masyarakat diberi pemahaman yang benar tentang alasan cetak uang baru. Kalau, misalnya, alasan cetak uang baru adalah pajak tidak memenuhi target seperti yang pernah beredar belakangan, itu memurutnya merupakan hal yang keliru.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pemerintah dan BI juga harus mampu mencegah, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan cetak uang baru seoptimal sehingga minim korupsi seperti yang dulunya terjadi pada dugaan korupsi mesin Intaglio Komori yang dibeli Perum Peruri dengan tipe IC-532III yang tidak sesuai spesifikasi tempo hari.
Pencetakan 11 uang baru itu menurutnya juga perlu memperhatikan belanja pemerintah yang hingga akhir 2016 relatif minim serapan. Pada konteks ini, pemerintah dan BI perlu memberikan informasi yang luas tentang dana untuk mencetak uang varu tersebut.
Tak hanya itu, menurutnya pemerintah dan BI perlu memastikan dan menjamin uang baru tersebut tetap sejalan dengan program BI tentang pembayaran non-tunai. "Jangan sampai justru programnya tumpang-tindih dan akhirnya semuanya gagal total," imbuhnya.
Terakhir, dia berharap pemerintah, khususnya BI, menjaga stabilitas jumlah uang yang beredar di masyarakat. BI sebagai bank sentral di Indonesia harus berusaha dengan berbagai kebijakannya menyediakan kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar.
Karena itu, tambahnya, BI perlu memperhatikan desain uang baru harus mengedepankan nilai-nilai Indonesia serta menggambarkan sosio-historis nusantara sehingga berfungsi juga untuk menjaga keutuhan NKRI.
"Setiap uang yang diterbitkan harus dapat mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai, dapat diterima, dan dipercaya oleh masyarakat. Uang yang diedar harus mudah digunakan dan nyaman, tahan lama, mudah dikenali, dan sulit dipalsukan. Bank Indonesia perlu mengupayakan agar uang yang beredar dimasyarakat cukup dan memperhatikan kesesuain jenis pecahannya," pungkasnya.
[zul]
