Berita

Eko Patrio/Net

Politik

Mabes Polri Dalami Bantahan Eko Patrio Soal 7 Media Online Penyebar Hoax

JUMAT, 16 DESEMBER 2016 | 17:33 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Pihak Kepolisian akan mendalami bantahan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta, Eko Hendro Purnomo terkait pemberitaan di 7 media online, yang memuat pernyataannya bahwa penangkapan terduga teroris di Bekasi sebagai pengalihan isu kasus penistaan agama oleh terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Nanti setelah beliau menyampaikan somasi akan kita dalami," jawab Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Agus Andrianto di Kantor Bareskrim Polri, Gedung KKP, Gambir, Jakarta, Jumat (16/12).
 
Agus mengatakan, pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti terkait bantahan itu. Jika terbukti ketujuh media online tersebut tidak pernah mewawancarai Eko, maka akan dijerat dengan UU ITE.


"Itu tadi yang dari medsos itu kemudian laporan informasi anggota. ITE kan undang-undangnya ada yang mengupload ya," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Mabes Polri menjadwalkan pemanggilan terhadap Eko Hendro Purnomo perihal dugaan pernyataannya di media sosial. Dalam akun media tersebut Eko diduga menyatakan penangkapan teroris bom panci di Bekasi hanya pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Namun setibanya di Bareskrim Polri, anggota Fraksi PAN itu membantah telah mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia juga membantah pernah diwawancarai ketujuh media online yang memuat pernyataanya tersebut. [ian]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya