Berita

Thomas Lembong/Net

Bisnis

Indonesia-India Sepakati Peningkatan Kerja Sama Investasi

KAMIS, 15 DESEMBER 2016 | 14:50 WIB | LAPORAN:

. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong melakukan langkah aktif untuk meningkatkan investasi dari luar negeri dengan bertemu dengan 20 CEO India dan 5 CEO Indonesia dalam kunjungan resmi kenegaraan bersama dengan Presiden RI Joko Widodo ke India pada Selasa lalu (13/12).

Pada acara yang bertempat di Royal Ballroom, The Leela Palace Hotel, New Delhi tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia.
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini positif, hal ini dinilai dapat mendorong pertumbuhan bisnis terutama di bidang e-commerce, pariwisata dan manufaktur.

"Saat ini, mungkin saat yang menguntungkan dalam memanfaatkan momentum yang kuat antara Perdana Menteri Modi dan saya. Saat ini juga adalah waktu yang sangat tepat untuk menggali lebih banyak peluang di Indonesia," jelasnya.

"Saat ini, mungkin saat yang menguntungkan dalam memanfaatkan momentum yang kuat antara Perdana Menteri Modi dan saya. Saat ini juga adalah waktu yang sangat tepat untuk menggali lebih banyak peluang di Indonesia," jelasnya.

Menurut Kepala BKPM Thomas Lembong, saat ini pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan yang mendukung kemudahan bagi para pebisnis, sehingga dengan banyaknya potensi di Indonesia akan banyak peluang bisnis terbuka bagi para investor.

"Investasi merupakan kunci dari perekonomian Indonesia saat ini, sehingga kita perlu mengubah, menyederhanakan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dalam berbisnis. Itu sudah kita lakukan, langkah selanjutnya adalah promosi," ujarnya dalam keterangan resmi kepada pers, Kamis (15/12).

Tom menambahkan bahwa berbagai inovasi terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor.

"Deregulasi berbagai jenis peraturan dan perizinan, layanan izin investasi 3 jam serta pengampunan pajak yang sudah diluncurkan menjadi usaha-usaha pemerintah untuk menarik minat investor. Banyak peluang di Indonesia, tapi kita juga perlu memberikan service yang baik bagi para investor. Selain itu juga kami berusaha agar investasi ini bias merata di berbagai daerah dan sektor. Supaya pembangunan dan penyerapan tenaga kerja merata," lanjutnya.

Dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Hyderabad House, New Delhi, telah ditandatangani MoU "Standardisasi Perdagangan" antar kedua negara. Hal ini diyakini dapat meningkatkan perdagangan dan mendukung kerja sama di sektor ekonomi. Peningkatan kerja sama ekonomi, terutama diversifikasi perdagangan antara Indonesia dengan India menjadi isu utama pertemuan bilateral tersebut.  Selain itu, kedua negara terus berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang investasi.

Turut mendampingi Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan kali ini, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Menurut data BKPM, pada Januari-September 2016 India berada pada posisi ke-25 dengan nilai realisasi mencapai US$ 37,76 juta dengan total 335 proyek. Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015 dengan realisasi investasi mencapai US$ 33,2 juta dengan total 145 proyek. Di tahun 2016, realisasi investasi asal India terbesar pada sektor perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki yang mencapai US$ 16,42 juta. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya