RMOL. Kerjasama pemerintah Indonesia dengan Norwegia merupakan langkah strategis mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu andalan ekonomi Indonesia. Sehingga ke depan dapat menjadikan Indonesia negara maritim yang kuat dan mampu mewujudkan poros maritim dunia.
"Namun kerjasama ini jangan cuma melibatkan investor asing dan pengusaha lokal, tapi harus mempriotaskan kesejahteraan nelayan tradisional,†kata Ketua Federasi Pekerja Transport Internasional (International Transport Workers Federation) Asia Pasifik Hanafi Rustandi di Jakarta, Senin (12/12).
Dalam MoU (nota kesepahaman) yang ditandatangani Menteri Kelautan & Perikanan RI dan Menteri Perikanan Norwegia belum lama ini, keduanya sepakat mengembangkan kerjasama aquaculture, sustainable fisheries, serta memberantas kejahatan perikanan yang dikenal sebagai Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF), yang di dalamnya termasuk perdagangan manusia.
Kedua negara juga sepakat meningkatkan perdagangan ikan. Bahkan Norwegia menyatakan Indonesia perlu memanfaatkan fasilitas impor berupa tarif nol persen bagi produk perikanan Indonesia yang masuk ke Norwegia.
Terkait pemberantasan kejahatan perikanan, khususnya penjarahan ikan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia, Hanafi mengapresiasi sikap tegas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi yang telah menenggelamkan ratusan kapal illegal fishing. Tindakan tegas ini perlu dilanjutkan, apalagi telah mendapat dukungan dari Norwegia maupun Australia, sehingga perairan Indonesia steril dari kapal asing pencuri ikan.
Dengan makin berkurangnya kapal-kapal illegal fishing, ikan hasil tangkapan nelayan makin melimpah yang otomatis meningkatkan kesejahteraannya. Produktivitas nelayan tradisional itu perlu ditingkatkan melalui Koperasi Nelayan dengan pendampingan Dinas Perikanan setempat. Sehingga nelayan dapat meningkatkan kontribusinya di pasar lokal maupun untuk ekspor.
"Pemerintah harus mampu mewujudkan ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi liberal yang banyak memberi peluang kepada pengusaha atau investor asing,†tegasnya.
Selain itu, kerja sama dengan Norwegia penting bagi terciptanya clean ocean (laut bersih) dan ekosistem di lautan. Laut yang bersih sangat bermanfaat bagi nelayan menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari.
Dalam hal ini, lanjut Hanafi, pemerintah harus bijaksana tapi tegas memisahkan wilayah operasional nelayan tradisional dengan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal-kapal di atas 30 GT. Kapal-kapal besar harus beroperasi di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), sementara nelayan tradisional hanya sampai 12 mil dari pantai, sehingga tidak terjadi benturan.
Sementara itu, Wakil Sekjen KPI Sonny Pattiselanno menambahkan, dalam pertemuan Seksi Perikanan ITF di London, 7-8 Desember 2016, ada beberapa hal menjadi fokus perhatian ITF dan Serikat Pekerja (SP) Pelaut afiliasinya. Antara lain, pengembangan & penguatan peran Serikat Pekerja dalam industri perikanan, mengkampanyekan pemberlakuan secara penuh ILO Convention 188 dan pengembangan kerjasama/komunikasi lebih intens dengan lembaga-lembaga internasional, terutama Interpol untuk mencegah & menindak pelaku IUU Fishing, perbudakan maupun human trafficking.
"ITF juga akan melaksanakan program kerjasama dengan International Union of Food (IUF) untuk membangun, mengembangkan dan mengintensifkan jaringan kerja antar SP afiliasinya. Terutama mengorganisir para nelayan/pelaut dan para pekerja di pabrik-pabrik pengalengan ikan di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan dan Pasifik yang selama ini belum terorganisir dengan baik," pungkasnya.
[sam]
