Sepanjang tahun 2016, pemberitaan mengenai isu Hak Asasi Manusia (HAM) di media mencapai 26.333 berita, berdasarkan temuan Indonesia Indicator (I2), sebuah perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis dengan menggunakan software AI (Artificial Intelligence).
Polemik hukuman mati menjadi isu terbesar HAM yang disorot media sepanjang 2016. Pemberitaan polemik hukuman mati mencapai 20 persen dari ekspose isu HAM di media atau sekitar 5.152 pemberitaan.
"Dominasi isu hukuman mati ini masih belum bergeser sejak tahun 2015. Hukuman mati disorot sebagai persoalan HAM mengingat hukuman mati langsung menyentuh pada ‘jantung’ hak paling mendasar dari manusia yaitu Hak Hidup (rights for life)," ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang, dalam paparannya bertajuk Paparan HAM Dalam Sorot Media, Sabtu (10/12), bertepatan dengan peringatan Hari HAM.
Kuatnya ekspos hukuman mati mencapai puncaknya pada momentum kasus gembong narkoba Freddy Budiman. Berbagai pihak pendukung HAM, kata dia, mendorong pemerintah mengkaji ulang penerapan sistem hukuman mati hingga menyuarakan moratorium.
Sedangkan kasus terorisme dan separatisme, papar Rustika, menjadi isu HAM kedua yang paling mendominasi ruang pemberitaan media, yakni mencapai 17 persen atau 4.448 berita. "Kasus terorisme dan separatisme juga secara aktif dikaitkan oleh media dengan kasus pelanggaran HAM," ungkapnya.
Menurut dia, cara-cara yang dianggap represif yang dilakukan oleh aparat keamanan menjadi sorotan tajam karena diklaim sarat akan pelanggaran HAM. Kasus pelumpuhan kelompok teroris Santoso, misalnya, menjadi salah satu yang cukup intensif mendapatkan kritikan publik.
Isu HAM masa silam juga menjadi sorotan media pada 2016. Kedua kasus itu adalah Pembunuhan Munir dan Kasus Korban 1965. "Kasus pembunuhan mendapat ekspose di media sebesar 12 persen, yakni sebanyak 3.604 berita. Sedangkan, Kasus Korban 1965 sebanyak 11 persen atau 3.022 berita. Kedua kasus lama ini masih konsisten diangkat media karena dianggap belum menemui titik penyelesaian," tutur Rustika.
Ia mengungkapkan, kasus Munir masih menarik perhatian media bukan hanya dalam hal tuntutan menyelesaikan kasus, namun juga diramaikan dengan hilangnya dokumen TPF yang menyajikan saling lempar argumen antara elite pemerintahan SBY dan Jokowi. Menurut Rustika, masih berlarutnya penanganan kasus Munir dipersepsikan media sebagai bentuk sisi lemah Negara dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.
Secara umum, papar Rustika, kemunculan beberapa kasus pelanggaran HAM sepanjang 2016, beriringan dengan kembali mencuatnya beberapa kasus HAM yang terjadi di masa lalu. "Pembauran antara kasus HAM baru serta kasus yang terjadi pada masa silam silih berganti menguasai ruang wacana media," kata Rustika
Selain itu, kasus dugaan penganiayaan hingga merenggut nyawa Siyono juga tidak terlewatkan oleh media. Menurut Rustika, kasus ini yang tidak hanya mengambil porsi yang relatif kuat mengisi ruang berita media yakni sebesar 10 persen atau 2.210 berita, namun juga kembali meningkatkan ruang-ruang dialog publik terhadap penanganan HAM di Indonesia," ujar dia.
Bahkan, dalam kasus Suyono dampak meluas hingga desakan revisi UU Terorisme terutama dalam hal kewenangan Densus 88 serta wacana pembentukan dewan pengawas Densus 88.
Menurut dia, catatan juga perlu dikedepankan pada kasus LGBT yang meski dengan jumlah kecil namun konsisten muncul dalam setiap bulannya. Para pegiat kelompok LGBT, kata Rustika, secara konsisten mendesak Negara agar mengakui kaum LGBT berdasarkan asas HAM.
[ian]
