Berita

Saleh P. Daulay

Nusantara

Fenomena Tenaga Kerja Asing Tak Bisa Dianggap Remeh

JUMAT, 09 DESEMBER 2016 | 14:08 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Keberadaan TKA tersebut tentu menyisakan berbagai persoalan yang perlu diselesaikan. Apalagi, ada fakta yang menunjukkan bahwa TKA tersebut banyak yang ilegal.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengingatkan persoalan TKA di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Apalagi TKA itu datang secara ilegal. Persoalan utama TKA ilegal ini adalah kedaulatan, dimana mereka dapat bekerja di wilayah NKRI tanpa melalui prosedur yang semestinya.

"Di negara lain, TKI juga tidak bisa sembarangan bekerja. Lihat di Korea, Hongkong, dan negara-negara lain. TKI kita semuanya harus mendapat izin formal. Semestinya, di Indonesia hal itu juga diperhatikan dan diawasi secara ketat," ungkap Saleh siang ini. [Baca: Indonesia Kebanjiran TKA Tiongkok, Masuk Ilegal]


Begitu juga TKA yang datang secara legal. Ini pun tidak lepas dari masalah. Setidaknya, mereka mengambil kesempatan kerja yang semestinya bisa dinikmati warga Indonesia. Di tengah sulitnya menciptakan lapangan pekerjaan, semestinya pemerintah betul-betul memperhatikan masalah ini.

"Kalau lapangan pekerjaan baru semua diberikan kepada warga asing, lalu apa lagi yang tersisa dari investasi baru yang ada di Indonesia? Ini menjadi sesuatu yang perlu diprioritaskan pemerintah. Kan aneh, negara yang masih banyak membutuhkan lapangan kerja, justru dibanjiri TKA".

Sekali lagi, jangan pernah menganggap sepele terhadap TKA ini. Kalau nanti sudah banjir TKA, baru akan terasa betapa sulit untuk mengendalikannya. Ini belum terlambat. Pemerintah masih bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Perlu kerja sama lintas instansi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Diakuinya Kementerian Tenaga Kerja dan instansi terkait sudah banyak menangkap TKA ilegal. Namun sejauh ini, tindakan yang dilakukan hanya sebatas hukuman administratif dan deportasi. "Tidak heran jika tidak menimbulkan efek jera," tandasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Penyegelan Tiffany & Co jadi Pesan Tegas ke Pelaku Usaha yang Curang

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:57

Istri Mantan Kapolres Bima Kota Turut Diperiksa soal Kepemilikan Narkoba

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:36

Dokter Diaspora Kenang Kisah Bersama PDIP saat Bencana Sumatera

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:19

Kepala BGN Hingga Puluhan Perwira Polri Peroleh Bintang Jasa dari Prabowo

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:57

Sekjen PDIP: Bencana adalah Teguran Akibat Kebijakan yang Salah

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:32

Garda Satu Papua Barat Tempuh Jalur Hukum Atasi Aksi Premanisme

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:10

Kerry Riza Chalid Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp13,4 Triliun

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:01

Legislator Demokrat Jakarta Pimpin Kader Ziarahi Makam Misan Syamsuri

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:54

Polisi Tangkap Warga Malaysia Pengedar Narkoba Senilai Rp39,8 Miliar

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:28

BPKH Dorong Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Arab Saudi

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:07

Selengkapnya