Berita

Dahnil (kiri)

Hukum

Pemuda Muhammadiyah: KPK Tersandera Dalam Mengusut Kasus Reklamasi dan RSSW

JUMAT, 09 DESEMBER 2016 | 07:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemuda Muhammadiyah menilai upaya pemberantasan praktek korupsi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mengalami keterlambatan yang signifikan, terutama terkait dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Kepercayaan publik terhadap KPK pun menurun karena masih banyak kasus-kasus korupsi besar yang belum bisa dituntaskan oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Kasus Century, kasus BLBI, kasus reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras, sama sekali belum terlihat titik terang penyelesaiannya. Bahkan, khusus untuk kasus reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras KPK terkesan tersandera dan ragù bertindak," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, pagi ini.


Penegesan Dahnil ini merupakan evaluasi terkait pemberantasan korupsi dan sikap antikorupsi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK serta suasana kebatinan sikap antikorupsi masyarakat Indonesia jelang peringatan Hari Anti-Korupsi se dunia 9-Desember 2016 yang bertepatan hari ini, Jumat.

Di tengah merosotnya kepercayaan publik, dia mendorong KPK untuk bangun. Karena sesungguhnya publik masih sangat berharap KPK segera mengembalikan kepercayaan publik tersebut dengan melakukan akselerasi penyelesaian kasus-Kasus besar tersebut.

"Termasuk kasus reklamasi dan RSSW yang mendapat atensi tinggi dari publik Indonesia. Bila KPK terang dan tegas, Pemuda Muhammadiyah meyakini publik akan berdiri kokoh mendukung KPK," ungkap inisiator Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi ini. [Baca: Dapat Fakta Baru, KPK Siap Lanjutkan Kasus Sumber Waras]

Selain itu, dalam amatannya, gerakan anti korupsi bagi selama Ini masih sporadis, politis dan formalistik atau gerakan pidato diatas panggung, belum menjadi gerakan massa. Karena itulah Pemuda Muhammadiyah mentoring gerakan anti korupsi menjadi gerakan kebudayaan yang melibatkan semua kelompok masyarakat.

"Dimana ada kesadaran kolektif untuk lawan korupsi secara Berjamaah. Membangun tradisi anti korupsi di semua sektor kehidupan," ucap dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten ini.

Oleh sebab itu Pemuda Muhammadiyah secara konsisten membangun tradisi radikalisme lawan korupsi, antitoleransi terhadap koruptor. "Pendekatan kebudayaan harus dijadikan jalan membangun gerakan anti korupsi. membangun tradisi anti korupsi. Habit antikorupsi dalam kehidupan seluruh anak negeri," tandasnya.[zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

VFive Group Salurkan Zakat Usaha Lebih dari Rp10 Miliar

Minggu, 18 Januari 2026 | 19:48

Parpol Ditantang Buat Komitmen Nasional Anti-Politik Uang

Minggu, 18 Januari 2026 | 19:32

Black Box Pesawat ATR 42-500 Ditemukan!

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:55

KPK Masih Kuliti Dugaan Rasuah BPKH

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:24

Denny JA Ungkap Akar Etika Kerja dan Kejujuran Swiss dari Reformasi Zurich

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:20

Potongan Bangkai Pesawat ATR 400

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:53

Haji Suryo Bangun Masjid di Tanah Kelahiran

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:32

Lawatan LN Perdana 2026, Prabowo Sambangi Inggris dan Swiss

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:15

Kebijakan Paket Ekonomi Lanjut Prioritaskan UMKM dan Lapangan Kerja

Minggu, 18 Januari 2026 | 16:56

Prabowo Jadi Saksi Nikah Sespri Agung Surahman, Jokowi Ikut Hadir

Minggu, 18 Januari 2026 | 16:55

Selengkapnya