Berita

Dahnil (kiri)

Hukum

Pemuda Muhammadiyah: KPK Tersandera Dalam Mengusut Kasus Reklamasi dan RSSW

JUMAT, 09 DESEMBER 2016 | 07:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemuda Muhammadiyah menilai upaya pemberantasan praktek korupsi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mengalami keterlambatan yang signifikan, terutama terkait dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Kepercayaan publik terhadap KPK pun menurun karena masih banyak kasus-kasus korupsi besar yang belum bisa dituntaskan oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Kasus Century, kasus BLBI, kasus reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras, sama sekali belum terlihat titik terang penyelesaiannya. Bahkan, khusus untuk kasus reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras KPK terkesan tersandera dan ragù bertindak," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, pagi ini.


Penegesan Dahnil ini merupakan evaluasi terkait pemberantasan korupsi dan sikap antikorupsi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK serta suasana kebatinan sikap antikorupsi masyarakat Indonesia jelang peringatan Hari Anti-Korupsi se dunia 9-Desember 2016 yang bertepatan hari ini, Jumat.

Di tengah merosotnya kepercayaan publik, dia mendorong KPK untuk bangun. Karena sesungguhnya publik masih sangat berharap KPK segera mengembalikan kepercayaan publik tersebut dengan melakukan akselerasi penyelesaian kasus-Kasus besar tersebut.

"Termasuk kasus reklamasi dan RSSW yang mendapat atensi tinggi dari publik Indonesia. Bila KPK terang dan tegas, Pemuda Muhammadiyah meyakini publik akan berdiri kokoh mendukung KPK," ungkap inisiator Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi ini. [Baca: Dapat Fakta Baru, KPK Siap Lanjutkan Kasus Sumber Waras]

Selain itu, dalam amatannya, gerakan anti korupsi bagi selama Ini masih sporadis, politis dan formalistik atau gerakan pidato diatas panggung, belum menjadi gerakan massa. Karena itulah Pemuda Muhammadiyah mentoring gerakan anti korupsi menjadi gerakan kebudayaan yang melibatkan semua kelompok masyarakat.

"Dimana ada kesadaran kolektif untuk lawan korupsi secara Berjamaah. Membangun tradisi anti korupsi di semua sektor kehidupan," ucap dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten ini.

Oleh sebab itu Pemuda Muhammadiyah secara konsisten membangun tradisi radikalisme lawan korupsi, antitoleransi terhadap koruptor. "Pendekatan kebudayaan harus dijadikan jalan membangun gerakan anti korupsi. membangun tradisi anti korupsi. Habit antikorupsi dalam kehidupan seluruh anak negeri," tandasnya.[zul]

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Penyegelan Tiffany & Co jadi Pesan Tegas ke Pelaku Usaha yang Curang

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:57

Istri Mantan Kapolres Bima Kota Turut Diperiksa soal Kepemilikan Narkoba

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:36

Dokter Diaspora Kenang Kisah Bersama PDIP saat Bencana Sumatera

Sabtu, 14 Februari 2026 | 01:19

Kepala BGN Hingga Puluhan Perwira Polri Peroleh Bintang Jasa dari Prabowo

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:57

Sekjen PDIP: Bencana adalah Teguran Akibat Kebijakan yang Salah

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:32

Garda Satu Papua Barat Tempuh Jalur Hukum Atasi Aksi Premanisme

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:10

Kerry Riza Chalid Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp13,4 Triliun

Sabtu, 14 Februari 2026 | 00:01

Legislator Demokrat Jakarta Pimpin Kader Ziarahi Makam Misan Syamsuri

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:54

Polisi Tangkap Warga Malaysia Pengedar Narkoba Senilai Rp39,8 Miliar

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:28

BPKH Dorong Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Arab Saudi

Jumat, 13 Februari 2026 | 23:07

Selengkapnya