Berita

Dahnil (kiri)

Hukum

Pemuda Muhammadiyah: KPK Tersandera Dalam Mengusut Kasus Reklamasi dan RSSW

JUMAT, 09 DESEMBER 2016 | 07:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemuda Muhammadiyah menilai upaya pemberantasan praktek korupsi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mengalami keterlambatan yang signifikan, terutama terkait dengan peran Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Kepercayaan publik terhadap KPK pun menurun karena masih banyak kasus-kasus korupsi besar yang belum bisa dituntaskan oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Kasus Century, kasus BLBI, kasus reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras, sama sekali belum terlihat titik terang penyelesaiannya. Bahkan, khusus untuk kasus reklamasi dan Rumah Sakit Sumber Waras KPK terkesan tersandera dan ragù bertindak," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, pagi ini.


Penegesan Dahnil ini merupakan evaluasi terkait pemberantasan korupsi dan sikap antikorupsi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-JK serta suasana kebatinan sikap antikorupsi masyarakat Indonesia jelang peringatan Hari Anti-Korupsi se dunia 9-Desember 2016 yang bertepatan hari ini, Jumat.

Di tengah merosotnya kepercayaan publik, dia mendorong KPK untuk bangun. Karena sesungguhnya publik masih sangat berharap KPK segera mengembalikan kepercayaan publik tersebut dengan melakukan akselerasi penyelesaian kasus-Kasus besar tersebut.

"Termasuk kasus reklamasi dan RSSW yang mendapat atensi tinggi dari publik Indonesia. Bila KPK terang dan tegas, Pemuda Muhammadiyah meyakini publik akan berdiri kokoh mendukung KPK," ungkap inisiator Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi ini. [Baca: Dapat Fakta Baru, KPK Siap Lanjutkan Kasus Sumber Waras]

Selain itu, dalam amatannya, gerakan anti korupsi bagi selama Ini masih sporadis, politis dan formalistik atau gerakan pidato diatas panggung, belum menjadi gerakan massa. Karena itulah Pemuda Muhammadiyah mentoring gerakan anti korupsi menjadi gerakan kebudayaan yang melibatkan semua kelompok masyarakat.

"Dimana ada kesadaran kolektif untuk lawan korupsi secara Berjamaah. Membangun tradisi anti korupsi di semua sektor kehidupan," ucap dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten ini.

Oleh sebab itu Pemuda Muhammadiyah secara konsisten membangun tradisi radikalisme lawan korupsi, antitoleransi terhadap koruptor. "Pendekatan kebudayaan harus dijadikan jalan membangun gerakan anti korupsi. membangun tradisi anti korupsi. Habit antikorupsi dalam kehidupan seluruh anak negeri," tandasnya.[zul]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya