Berita

Arman Amir

Dunia

Golkar Apresiasi Langkah Presiden Bantu Muslim Rohingya

KAMIS, 08 DESEMBER 2016 | 22:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Golkar mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan membantu etnis muslim Rohingya yang mendapatkan perlakuan diskriminatif di negaranya Myanmar. Penegasan tersebut disampaikan dalam acara Bali Democracy Forum IX yang digelar hari ini (Kamis, 8/12).

Wakil Bendahara Umum DPP Golkar Arman Amir menilai, pemerintah Indonesia memang seharusnya tidak tinggal diam terhadap nasib umat Islam di Myanmar. Pemerintah bisa melakukan serangkaian upaya untuk membantu kelompok minoritas muslim Myanmar sebagai wujud menegakkan kemanusiaan dan mewujudkan perdamaian.

"Sikap Presiden Jokowi patut diacungi jempol. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim harus berperan aktif membantu warga muslim di Myanmar. Ini demi menegakkan perdamaian di muka bumi ini," jelasnya.


Arman mengatakan, pemerintah perlu lebih kencang mengangkat isu penindasan muslim Rohingya di forum-forum internasional. Selain itu berupaya juga melakukan berbagai tindakan konkret seperti membantu fasilitas kesehatan, makanan-minuman dan logistik lainnya.

"Indonesia negara terbesar di Asean. Diharapkan dengan desakan Indonesia, kelompok mayoritas di Myanmar tidak lagi semena-mena terhadap warga minoritas rohingya," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Ormas MKGR tersebut berharap, pemerintah bisa mempengaruhi negara-negara Asean lain untuk menekan junta militer Myanmar mengakhiri penindasan terhadap etnis Rohingya.

"Kami juga mengajak seluruh komponen umat Islam untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin Rohingya. Derita yang mereka rasakan adalah derita seluruh muslimin di dunia," kata Arman.

Arman menilai, tragedi yang menimpa kaum Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, negara-negara anggota Asean dan juga masyarakat internasional. Menurut dia, respon pemerintah Myanmar dan Militer Myanmar telah melampaui batas-batas yang wajar serta mengabaikan ketentuan-ketentuan internasional terkait perlindungan hak warga sipil dalam konflik bersenjata.
 
"Pemimpin Myanmar harus diadili dan diseret ke Mahkamah Internasional kalau membiarkan terus terjadinya pembataian," cetusnya.

Dia menambahkan, berdasarkan laporan yang ada, disebutkan bahwa sejumlah desa dibakar dan menyebabkan ratusan jiwa tewas jika diakumulasi dengan peristiwa-peristiwa serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Serta ratusan ribu orang terusir dari kampung halaman dan hidup terlantar sebagai pengungsi.

"Kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran tersebut di atas sesungguhnya telah dilaporkan, namun belum mendapat respon yang memadai dari pemerintah Myanmar, bahkan kualitas dan upaya perlindungan HAM bagi etnis Rohingya di Myanmar semakin memburuk," pungkas Arman. [wah] 

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

VFive Group Salurkan Zakat Usaha Lebih dari Rp10 Miliar

Minggu, 18 Januari 2026 | 19:48

Parpol Ditantang Buat Komitmen Nasional Anti-Politik Uang

Minggu, 18 Januari 2026 | 19:32

Black Box Pesawat ATR 42-500 Ditemukan!

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:55

KPK Masih Kuliti Dugaan Rasuah BPKH

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:24

Denny JA Ungkap Akar Etika Kerja dan Kejujuran Swiss dari Reformasi Zurich

Minggu, 18 Januari 2026 | 18:20

Potongan Bangkai Pesawat ATR 400

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:53

Haji Suryo Bangun Masjid di Tanah Kelahiran

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:32

Lawatan LN Perdana 2026, Prabowo Sambangi Inggris dan Swiss

Minggu, 18 Januari 2026 | 17:15

Kebijakan Paket Ekonomi Lanjut Prioritaskan UMKM dan Lapangan Kerja

Minggu, 18 Januari 2026 | 16:56

Prabowo Jadi Saksi Nikah Sespri Agung Surahman, Jokowi Ikut Hadir

Minggu, 18 Januari 2026 | 16:55

Selengkapnya