Berita

Salamuddin Daeng

Politik

Meski Seribu Aktivis Ditangkap, Pemerintahan Jokowi Tak Bisa Diselamatkan

KAMIS, 08 DESEMBER 2016 | 12:53 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PEMERINTAHAN Jokowi sudah sekarat dari awal. Dia naik ke tampuk kekuasaan tepat di saat dunia sedang runtuh. Ekonomi dunia dilanda turmoil yang hebat. Alam tidak berpihak kepada pemerintahan ini sejak awal mula meletakkan dasar dasar ambisi ekonominya.

Bagaimana bisa?  Begitu presiden Jokowi berkuasa, harga komoditas langsung jatuh, langsung ambruk, tanpa tendang aling harga minyak berada pada titik terendah sepanjang sejarah krisis. Padahal Indonesia sangat bersandar pada harga komoditas, yakni pendapatan dari minyak, ekspor ke luar, jual ke rakyat mahal. Begitu caranya rezim bekerja.

Tidak hanya harga komoditas sumber pembiayaan global, dari sumber utang juga sulit. Suku bunga global merangkak naik. Biaya asuransi global merangkak naik. Rating utang Indonesia merosot. Indonesia bisa dapat utang tapi bunganya setinggi langit. Pemerintahan Jokowi bahkan mau mengais utang pada tingkat bunga diatas 10%.


Pemerintahan Jokowi membangun ambisi diatas ideologi kapitalisme neoliberalisme. Dia masuk dalam neoliberalisme tahap akhir yakni finansialisasi sektor infrastruktur. Menyerahkan barang publik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, rumah sakit dan fasilitas publik lainnya dibawah kendali swasta untuk dijadikan dasar pemulihan pasar keuangan.

Pembangunan Jokowi diletakkan di atas tiga pilar utama, 1. Pembangunan ditopang oleh investasi asing dan utang luar negeri negeri. 2. Pemenuhan kebutuhan rakyat bersandar pada barang barang impor. 3. Pembiayaan negara dilakukan dengan memasak rakyat dengan pajak tinggi dan mobilisasi utang negara. Ketiga dasar kebijakan tersebut jelas  menistakan Pancasila dan UUD 1945 ideologi dan dasar negara RI.

Tapi jagat raya tidak berkenan pada rencana pemerintahan Jokowi tersebut. China yang hendak dijadikan sandaran untuk pembiayaan pembangunan atau sumber investasi Jokowi berada pada puncak krisis gelombang keungan sektor property yang ganas. Utang publik china sudah mencapai 280 persen PDB-nya. China akan runtuh dengan lebih memalukan dibandingkan Amerika Serikat (AS).

Sisi lain rakyat yang tengah berusaha dikeruk dengan pajak tinggi, bunga tinggi, ternyata tidak memiliki kemampuan. Daya beli jatuh, konsumsi jatuh, penjualan kendaraan bermotor jatuh, penjualan properti nihil, penerimaan pajak jatuh. Publik heran mengapa pemerintahan ini dilanda kesialan bertubuh-tubi?

Pemerintahan Jokowi berada pada pusaran krisis gempa dan krisis puting beliung dengan kaki sebelah telah masuk ke dalam jurang. Tidak bisa diselamatkan dengan pengalihan isue dan pencitraan. Rakyat melawan dimana-mana oleh karena ketimpangan ekonomi yang menyeramkan, 70 persen uang dan kekayaan dikuasai kurang dari 1 persen orang.

Jadi meski 1.000 aktivis, politisi dan ekonom yang kritis kepada pemerintah ditangkap, pemerintahan ini tidak bisa diselamatkan. Bubar tanpa makar. [***]

Penulis adalah Koordinator Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya