Berita

Salamuddin Daeng

Politik

Meski Seribu Aktivis Ditangkap, Pemerintahan Jokowi Tak Bisa Diselamatkan

KAMIS, 08 DESEMBER 2016 | 12:53 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

PEMERINTAHAN Jokowi sudah sekarat dari awal. Dia naik ke tampuk kekuasaan tepat di saat dunia sedang runtuh. Ekonomi dunia dilanda turmoil yang hebat. Alam tidak berpihak kepada pemerintahan ini sejak awal mula meletakkan dasar dasar ambisi ekonominya.

Bagaimana bisa?  Begitu presiden Jokowi berkuasa, harga komoditas langsung jatuh, langsung ambruk, tanpa tendang aling harga minyak berada pada titik terendah sepanjang sejarah krisis. Padahal Indonesia sangat bersandar pada harga komoditas, yakni pendapatan dari minyak, ekspor ke luar, jual ke rakyat mahal. Begitu caranya rezim bekerja.

Tidak hanya harga komoditas sumber pembiayaan global, dari sumber utang juga sulit. Suku bunga global merangkak naik. Biaya asuransi global merangkak naik. Rating utang Indonesia merosot. Indonesia bisa dapat utang tapi bunganya setinggi langit. Pemerintahan Jokowi bahkan mau mengais utang pada tingkat bunga diatas 10%.


Pemerintahan Jokowi membangun ambisi diatas ideologi kapitalisme neoliberalisme. Dia masuk dalam neoliberalisme tahap akhir yakni finansialisasi sektor infrastruktur. Menyerahkan barang publik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, rumah sakit dan fasilitas publik lainnya dibawah kendali swasta untuk dijadikan dasar pemulihan pasar keuangan.

Pembangunan Jokowi diletakkan di atas tiga pilar utama, 1. Pembangunan ditopang oleh investasi asing dan utang luar negeri negeri. 2. Pemenuhan kebutuhan rakyat bersandar pada barang barang impor. 3. Pembiayaan negara dilakukan dengan memasak rakyat dengan pajak tinggi dan mobilisasi utang negara. Ketiga dasar kebijakan tersebut jelas  menistakan Pancasila dan UUD 1945 ideologi dan dasar negara RI.

Tapi jagat raya tidak berkenan pada rencana pemerintahan Jokowi tersebut. China yang hendak dijadikan sandaran untuk pembiayaan pembangunan atau sumber investasi Jokowi berada pada puncak krisis gelombang keungan sektor property yang ganas. Utang publik china sudah mencapai 280 persen PDB-nya. China akan runtuh dengan lebih memalukan dibandingkan Amerika Serikat (AS).

Sisi lain rakyat yang tengah berusaha dikeruk dengan pajak tinggi, bunga tinggi, ternyata tidak memiliki kemampuan. Daya beli jatuh, konsumsi jatuh, penjualan kendaraan bermotor jatuh, penjualan properti nihil, penerimaan pajak jatuh. Publik heran mengapa pemerintahan ini dilanda kesialan bertubuh-tubi?

Pemerintahan Jokowi berada pada pusaran krisis gempa dan krisis puting beliung dengan kaki sebelah telah masuk ke dalam jurang. Tidak bisa diselamatkan dengan pengalihan isue dan pencitraan. Rakyat melawan dimana-mana oleh karena ketimpangan ekonomi yang menyeramkan, 70 persen uang dan kekayaan dikuasai kurang dari 1 persen orang.

Jadi meski 1.000 aktivis, politisi dan ekonom yang kritis kepada pemerintah ditangkap, pemerintahan ini tidak bisa diselamatkan. Bubar tanpa makar. [***]

Penulis adalah Koordinator Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

UPDATE

Momen Haru, Teddy Kenang Perjalanan Gubernur Pramono di Kantor Setkab

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:16

Fondasi Membangun Ekosistem Informasi yang Sehat di Era Digital

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:14

Jangan Sampai Pengunduran Diri Gubernur BI Picu Gejolak Pasar

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:11

PDIP Soroti Kasus Febrie: Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:07

Kuasa Hukum Nadiem Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik dan Intimidasi Saksi ke KY

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:04

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KDKMP Diklaim Bisa Tambah Pendapatan Petani hingga Rp263 Triliun

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:59

Transformasi Digital BRI Pacu Pertumbuhan Bisnis Merchant dan Transaksi QRIS

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:51

Chad Ikuti Jejak Burkina Faso, Mali, dan Niger Keluar dari ICC

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:49

Hasto Ogah Tanggapi Kaesang Maju Nyaleg di Jateng

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:36

Selengkapnya