Berita

Rachmawati Soekarnoputri/Net

Politik

Umpamanya Ada Rp 300 Juta Untuk Makar, Emang Cukup?

KAMIS, 08 DESEMBER 2016 | 00:52 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

. Tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri membantah tudingan ada aliran dana kepada dirinya sebesar Rp 300 juta untuk memuluskan upaya makar yang disangkakan.

Mbak Rachma sapaan akrab putri Bung Karno ini malah menyindir balik, bahwa dana sebesar Rp 300 juta tidaklah cukup untuk melakukan makar.

"Umpamanya ada uang Rp 300 juta untuk makar, cukup apa nggak? Itu paling untuk jajan makan bakso, minum," ungkap Mbak Rachma dalam keterangan pers di kediamannya Jatipadang Raya, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).


Menurut adik kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini, kalaupun ada transfer dana kemungkinan itu untuk kebutuhan logistik unjuk rasa 2 Desember 2016, yang direncanakan berjumlah 20 ribu masa ke depan gedung MPR/DPR.

"Kalau misalnya untuk demo, di dalam surat ke Polda, orang demo itu kan perlu logistik, makan, minum, itu biasa," bebernya.

Mbak Rachma juga mengatakan dirinya kerap menerima proposal pengajuan dana dari pihak tertentu. "Tapi kan saya pilih-pilih dan saya kan bukan konglomerat," imbuhnya.

Sedangkan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan yang rencananya akan dimotori Mbak Rachma dan para tokoh aktivis ke gedung MPR/DPR, dirinya membantah meminta kepada konglomerat.

"Lalu sponsor dari mana, saya nggak pernah minta-minta sama konglomerat," tukasnya.

Sebelumnya Mbak Rachma menjelaskan, setahun yang lalu dirinya sempat membahas pengembalian naskah asli UUD 1945 kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan. Oleh sebab itu, pada tanggal 2 Desember dirinya berniat menagih janji terkait pembahasan tersebut.

Dengan Zulkifli, Mbak Rachma mengatakan tujuannya ke gedung MPR/DPR bukanlah untuk memasuki apalagi menduduki. Tetapi, hanya melakukan aksi di luar gedung sambil menyiapkan petisi pengembalian UUD 1945 yang asli kepada pimpinan rakyat. [rus]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya