Berita

Chairuman Harahap/Net

Pertahanan

Selain Ganjar, KPK Juga Periksa Chairuman Harahap

RABU, 07 DESEMBER 2016 | 14:21 WIB | LAPORAN:

. Mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Sebelum masuk ke gedung KPK, Chairuman mengaku komisi II DPR telah melakukan pengawan terhadap proses pengadaan e-KTP tersebut. Bahkan, kata Chairuman, mantan Mnteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi beberapa kali menyampaikan kemajuan dalam proyek bernila sekitar Rp 5,9 triliun itu. Namun pihaknya tidak sampai melakukan pengawasan teknis pelaksanaan proyek.

"Saya tidak tahu. Tanya BPKP," ujar Chairuman di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).


"Iya (pengawasan dilakukan), tapi itu, kerugian, apakah karena barangnya tidak sama, Ada apa gitu kan, Itu dalam pelaksanaannya," imbuhnya.

Saat disinggung mengenai tudingan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang menyebut sejumlah anggota Komisi II menerima aliran dana proyek e-KTP, politisi partai Golkar itu menantang pihak KPK untuk membuktikan pernyataan dari terdakwa kasus korupsi wisma atlet, Nazarudin.

"Ya dibuktikan saja. Ya gampang saja, siapa yang menerima, bagaimana dan di mana? Kan begitu. Jangan terus isu-isu saja, harus jelas. Penegakan hukum kita harus begitu," ungkapnya.

Selain Chairuman, penyidik juga memeriksa mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Prabowo. Gubernur Jawa Tengah itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua komisi yang membidangi pemerintahan dan dalam negeri tersebut.

"Posisi Ganjar Pranowo diperiksa terkait pada saat itu  beliau di Komisi II. Apakah ada penerimaan dana, keterlibatan atau yang lebih rinxi itu teknis penyidikan yang tidak bisa kami (informasikan)," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Dianysah saat dikonfirmasi wartawan. [ysa]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya