PERSOLAN yang mendasar pada pemerintah terkesan adalah hendak membangun Indonesia menggunakan metodologi King’s speech. Mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan produk pembangunan yang datang dari titah langit lapisan ke tujuh begitu saja.
Namun Sabda Raja tidak kunjung diikuti oleh gerakan perealisasian secara kolosal. Yang terjadi kemudian adalah terbangun kesan bahwa Daulah Sabda Raja tidak kunjung menjadi kenyataan di dunia nyata. Kebutuhan-kebutuhan produk pembangunan komprehensif dan holistik yang menjadi kontrak politik itu tidak kunjung terbukti.
Kegagalan pemanfaatan metodologi King’s speech, kemudian menghasilkan hate speech’s bertubi-tubi pada media sosial. Itu setelah batas waktu kesabaran menunggu tiga tahun masa suatu pemerintahan yang pendek. Kebencian terungkap dari lorong-lorong gelap pergunjingan yang tidak puas secara anomim. Pemerintah merespons kebencian para anonymous tersebut.
Pemerintah menggertak dengan pasal makar tentang pelanggaran KUHP dan pasal menyebarluaskan kebencian yang melanggar Undang-Undang ITE, sekalipun mereka sesungguhnya menyampaikan raca cinta dalam bahasa yang negatif dan beridentitas.
Kebutuhan saling mencintai secara batiniah antara pemerintah dan rakyat dalam bentuk keinginan ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional itu dibatasi oleh demarkasi tanpa melukai hati nurani. Ingin senantiasa dipuja-puji merupakan kebutuhan ketentraman batiniah sebagai titik tersulit untuk pemerintah.
Maksud provokatif negatif meminta Sidang Istimewa, agar MPR kembali ke UUD 1945 dan memberhentikan Presiden dan Wapres yang sah berdasarkan praktek Amandemen UUD 1945 telah menyentuh batas kesabaran pemerintah.
Sebuah cinta kasih yang tak kunjung terbalaskan sebagaimana perilaku jinak-jinak merpati. Soekarno dan Soeharto sesungguhnya melaksanakan nasihat Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. Pemerintah musti berhasil menggemgam hati nurani rakyat. Nasihat Ki Hadjar Dewantoro tentang
Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Kemudian
Saling Asah Asih dan Asuh. Jadi nasihat itu sama sekali bukanlah mempraktekkan metodologi King’s speech, melainkan mengoperasionalisasikan hasil people speak’s up. Tradisi Raja-Raja Nusantara itu adalah Raja mendengarkan semua nasihat, kemudian Raja mengoperasionalkan nasihat tersebut.
Pemerintah tentu saja telah melaksanakan peta jalan. Itu dalam versi persepsi pemerintah. Namun yang terjadi adalah pemerintah terkesan membiarkan posisioning menolak partisipasi aktif dalam pembangunan. Pemerintah terkesan bertindak membatasi, serba waspada, dan terkesan bereaksi berlebihan pada urutan prioritas orang-orang terdekat yang secara konstitusional berpotensi menggantikannya. Mengganti, bilamana pemerintah berhalangan.
Ketidaksalingpercayaan itu berawal disini, sehingga mekanisme melakukan pembangunan nasional secara kolosal tidak kunjung tercipta dari rancang bangun dukungan para spesialis yang ingin berpraktek coopetition menyumbangkan tenaga dan pikiran secara serentak dalam membangun Indonesia. Ing Ngarso Dhalem dahulu mengusulkan membutuhkan lebih dari 10 kompetensi Mahapatih Gajah Mada untuk memakmurkan Indonesia.
[***] Sugiyono Madelan
Peneliti INDEF dan Dosen Universitas Mercu Buana
