. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga sedang menyiapkan 65 klaster koperasi pertanian (Koptan) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjadi sebuah badan ketahanan pangan. Dengan program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor pangan dari luar negeri.
"Mudah-mudahan ini jadi berjalan baik, akan terwujud segera. Saya yakin akan teruwjud ketahanan pangan, dengan terwujud gak ada lagi impor," kata Puspayoga, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 5/12).
Dari 65 tersebut, 5 daerah diantaranya akan dijadikan sebagai daerah prototipe atau percontohan. Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pertama yang sudah berjalan, disusul Demak dan Purwokerto pada hari kemarin.
Sedangkan Lampung dan Lumajang direncanakan dimulai pada pekan depan. Nantinya masing-masing prototipe akan diisi oleh 2400 petani dengan luas lahan yang digarap 1000 hektare.
"Untuk bibit sudah ada, pupuk ada. Nanti setiap bulan mereka dapat gaji. Apa tujuannya? Supaya kita potong rentenir. Dan juga hasil panen itu kita bisa beli di atas harga Bulog, karena harga Bulog masih diproduksi setelah gabah, diolah oleh petani kemudian Bulog baru beli beras. Kalau ini gak petani terima bersih kita yang ambil," jelas Puspayoga.
Menurut Puspayoga, gagasan ini merupakan visi pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh Presiden Jokowi. Seperti diketahui pada tahun 2018 Presiden Jokowi menargetkan Indonesia akan memasuki era swasembada pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.
Salah satu prasyarat untuk menyiapkan program itu, yakni melalui reformasi total koperasi. Koperasi harus dikembangkan menjadi sebuah badan ketahanan pangan dengan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana, seperti mesin penggiling padi, maupun alat pengepakan.
"Koperasi itu harus direformasi, apa yang disaran oleh Presiden, gak boleh gini-gini saja. Kalau gak, gak bisa berikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan kemiskinan tetap, gini rasio tinggi," demikian Puspayoga.
[ysa]
