Berita

Politik

PKS Kunjungi BKSAP AS Bahas Situasi Politik Pasca Kemenangan Trump

JUMAT, 02 DESEMBER 2016 | 04:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melakukan kunjungan kemitraan ke parlemen dan lembaga politik di Amerika Serikat. Dalam kunjungan kemitraan tersebut, delegasi FPKS DPR RI berdialog tentang perkembangan politik AS pasca kemenangan Donald Trump.

"Kami berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan delegasi dan saat ini kami sedang masa transisi dimana pemilu legislatif yang serentak dengan pemilu kongres dan presiden," ujar Jed Meline dari House Democracy Partnership (HDP), US House of Representatives, Amerika Serikat, Kamis (1/12/).

HDP merupakan sebuah komisi bipartisan yang beranggotakan 20 anggota DPR AS, yang dibentuk tahun 2005. HDP telah bekerjasama dengan 17 parlemen dari negara berkembang dengan tujuan untuk mendukung pengembangan institusi legislatif yang efektif, independen dan responsif, dalam kerangka penguatan hubungan bilateral negara. Dalam konteks Indonesia, HDP sesuai dengan keberadaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) di DPR RI.


Rombongan delegasi PKS terdiri dari Mahfudz Abdurahman (Komisi V), Ahmad Zainuddin (Komisi IX), Hadi Mulyadi (Komisi VII), dan Chaerul Anwar (Komisi II).

Meline mengatakan, Indonesia adalah negara yang penting dan strategis. Menurutnya, hasil pemilu parlemen yang baru saja berlangsung tidak akan berubah banyak dengan masa sebelumnya.

"Parlemen AS berperan sebagai stabilisator terutama untuk politik luar negeri kita dalam masa transisi pemerintahan terpilih yang baru," Meline.

Sementara itu, Ahmad Zainuddin dan delegasi menyampaikan harapan semoga hubungan dan kerjasama parlemen yang terjalin, lebih baik di masa yang akan datang walaupun saat ini sedang peralihan menuju masa keanggotaan baru pasca pamilu kongres yang berbarengan dengan pemilu presiden AS kemarin.

Selain berkunjung ke HDP, rombongan delegasi juga melakukan pertemuan dengan dua lembaga nonprofit di bidang penguatan demokrasi, yaitu International Republican Institute (IRI) dan National Democratic Institute (NDI). [ysa]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya