Berita

Politik

PKS Kunjungi BKSAP AS Bahas Situasi Politik Pasca Kemenangan Trump

JUMAT, 02 DESEMBER 2016 | 04:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melakukan kunjungan kemitraan ke parlemen dan lembaga politik di Amerika Serikat. Dalam kunjungan kemitraan tersebut, delegasi FPKS DPR RI berdialog tentang perkembangan politik AS pasca kemenangan Donald Trump.

"Kami berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan delegasi dan saat ini kami sedang masa transisi dimana pemilu legislatif yang serentak dengan pemilu kongres dan presiden," ujar Jed Meline dari House Democracy Partnership (HDP), US House of Representatives, Amerika Serikat, Kamis (1/12/).

HDP merupakan sebuah komisi bipartisan yang beranggotakan 20 anggota DPR AS, yang dibentuk tahun 2005. HDP telah bekerjasama dengan 17 parlemen dari negara berkembang dengan tujuan untuk mendukung pengembangan institusi legislatif yang efektif, independen dan responsif, dalam kerangka penguatan hubungan bilateral negara. Dalam konteks Indonesia, HDP sesuai dengan keberadaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) di DPR RI.


Rombongan delegasi PKS terdiri dari Mahfudz Abdurahman (Komisi V), Ahmad Zainuddin (Komisi IX), Hadi Mulyadi (Komisi VII), dan Chaerul Anwar (Komisi II).

Meline mengatakan, Indonesia adalah negara yang penting dan strategis. Menurutnya, hasil pemilu parlemen yang baru saja berlangsung tidak akan berubah banyak dengan masa sebelumnya.

"Parlemen AS berperan sebagai stabilisator terutama untuk politik luar negeri kita dalam masa transisi pemerintahan terpilih yang baru," Meline.

Sementara itu, Ahmad Zainuddin dan delegasi menyampaikan harapan semoga hubungan dan kerjasama parlemen yang terjalin, lebih baik di masa yang akan datang walaupun saat ini sedang peralihan menuju masa keanggotaan baru pasca pamilu kongres yang berbarengan dengan pemilu presiden AS kemarin.

Selain berkunjung ke HDP, rombongan delegasi juga melakukan pertemuan dengan dua lembaga nonprofit di bidang penguatan demokrasi, yaitu International Republican Institute (IRI) dan National Democratic Institute (NDI). [ysa]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya