Berita

Politik

PKS Kunjungi BKSAP AS Bahas Situasi Politik Pasca Kemenangan Trump

JUMAT, 02 DESEMBER 2016 | 04:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melakukan kunjungan kemitraan ke parlemen dan lembaga politik di Amerika Serikat. Dalam kunjungan kemitraan tersebut, delegasi FPKS DPR RI berdialog tentang perkembangan politik AS pasca kemenangan Donald Trump.

"Kami berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan delegasi dan saat ini kami sedang masa transisi dimana pemilu legislatif yang serentak dengan pemilu kongres dan presiden," ujar Jed Meline dari House Democracy Partnership (HDP), US House of Representatives, Amerika Serikat, Kamis (1/12/).

HDP merupakan sebuah komisi bipartisan yang beranggotakan 20 anggota DPR AS, yang dibentuk tahun 2005. HDP telah bekerjasama dengan 17 parlemen dari negara berkembang dengan tujuan untuk mendukung pengembangan institusi legislatif yang efektif, independen dan responsif, dalam kerangka penguatan hubungan bilateral negara. Dalam konteks Indonesia, HDP sesuai dengan keberadaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) di DPR RI.


Rombongan delegasi PKS terdiri dari Mahfudz Abdurahman (Komisi V), Ahmad Zainuddin (Komisi IX), Hadi Mulyadi (Komisi VII), dan Chaerul Anwar (Komisi II).

Meline mengatakan, Indonesia adalah negara yang penting dan strategis. Menurutnya, hasil pemilu parlemen yang baru saja berlangsung tidak akan berubah banyak dengan masa sebelumnya.

"Parlemen AS berperan sebagai stabilisator terutama untuk politik luar negeri kita dalam masa transisi pemerintahan terpilih yang baru," Meline.

Sementara itu, Ahmad Zainuddin dan delegasi menyampaikan harapan semoga hubungan dan kerjasama parlemen yang terjalin, lebih baik di masa yang akan datang walaupun saat ini sedang peralihan menuju masa keanggotaan baru pasca pamilu kongres yang berbarengan dengan pemilu presiden AS kemarin.

Selain berkunjung ke HDP, rombongan delegasi juga melakukan pertemuan dengan dua lembaga nonprofit di bidang penguatan demokrasi, yaitu International Republican Institute (IRI) dan National Democratic Institute (NDI). [ysa]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Kumpulkan Ratusan Pengurus Kadin se-Indonesia di Istana

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:26

Larangan Dapur MBG Gunakan Barang Bersubsidi Sudah Tepat

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:25

Cegah Gagal Panen, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:03

Indonesia-Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis Berbasis Ekonomi Hijau

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:53

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dinilai Paling Siap, Palangka Raya jadi Percontohan Digitalisasi Perlinsos Berbasis IKD

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:33

Praperadilan Ketiga Roy Suryo, Ahli Perkuat Dalil Permohonan Ganti Rugi Rp206 Juta

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:32

Jakarta Gandeng Banten Bangun Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:27

Digitalisasi Perizinan Tutup Celah Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

IHSG Sesi I Menguat 29 Poin, Saham TINS DEWA dan BBCA Paling Memikat Investor

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

Selengkapnya