Berita

Politik

PKS Kunjungi BKSAP AS Bahas Situasi Politik Pasca Kemenangan Trump

JUMAT, 02 DESEMBER 2016 | 04:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melakukan kunjungan kemitraan ke parlemen dan lembaga politik di Amerika Serikat. Dalam kunjungan kemitraan tersebut, delegasi FPKS DPR RI berdialog tentang perkembangan politik AS pasca kemenangan Donald Trump.

"Kami berterima kasih atas kunjungan yang dilakukan delegasi dan saat ini kami sedang masa transisi dimana pemilu legislatif yang serentak dengan pemilu kongres dan presiden," ujar Jed Meline dari House Democracy Partnership (HDP), US House of Representatives, Amerika Serikat, Kamis (1/12/).

HDP merupakan sebuah komisi bipartisan yang beranggotakan 20 anggota DPR AS, yang dibentuk tahun 2005. HDP telah bekerjasama dengan 17 parlemen dari negara berkembang dengan tujuan untuk mendukung pengembangan institusi legislatif yang efektif, independen dan responsif, dalam kerangka penguatan hubungan bilateral negara. Dalam konteks Indonesia, HDP sesuai dengan keberadaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) di DPR RI.


Rombongan delegasi PKS terdiri dari Mahfudz Abdurahman (Komisi V), Ahmad Zainuddin (Komisi IX), Hadi Mulyadi (Komisi VII), dan Chaerul Anwar (Komisi II).

Meline mengatakan, Indonesia adalah negara yang penting dan strategis. Menurutnya, hasil pemilu parlemen yang baru saja berlangsung tidak akan berubah banyak dengan masa sebelumnya.

"Parlemen AS berperan sebagai stabilisator terutama untuk politik luar negeri kita dalam masa transisi pemerintahan terpilih yang baru," Meline.

Sementara itu, Ahmad Zainuddin dan delegasi menyampaikan harapan semoga hubungan dan kerjasama parlemen yang terjalin, lebih baik di masa yang akan datang walaupun saat ini sedang peralihan menuju masa keanggotaan baru pasca pamilu kongres yang berbarengan dengan pemilu presiden AS kemarin.

Selain berkunjung ke HDP, rombongan delegasi juga melakukan pertemuan dengan dua lembaga nonprofit di bidang penguatan demokrasi, yaitu International Republican Institute (IRI) dan National Democratic Institute (NDI). [ysa]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya