. Langkah TNI mengambil prakarsa yang seolah-olah menyelamatkan kemajemukan, secara normatif dapat dibenarkan. Namun meskipun secara prinsip dapat saja dipersoalkan tapi TNI bukanlah satu-satunya tempat bergantung, karena TNI adalah alat pertahanan.
Demikian dikatakan Ketua Setara Institute, Hendardi kepada wartawan, di jakarta, Kamis (1/12).
Namun pihaknya bisa memaklumi langkah TNI tersebut. Sebab elemen pemerintah dan partai politik gagal mengambil peran nyata mengatasi persoalan bangsa.
"Berbagai kecemasan dan ketegangan sosial justru telah efektif digunakan oleh TNI sebagai cara untuk memupuk supremasi TNI di hadapan rakyat," katanya.
Bahkan seolah-olah TNI ujar Hendardi lagi adalah pihak yang paling mampu mengatasi persoalan, sehingga memupuk legitimasi untuk TNI mengambil peran sosial politik lebih dari sekadar alat pertahanan.
"Langkah-langkah ini adalah satu paket dengan keinginan TNI hadir dalam mengatasi berbagai aksi yang mengganggu keamanan dan terorisme yang merupakan domain institusi Polri," tegas Hendardi yang juga pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) ini.
Sementara menurut dia, ancaman terhadap kemajemukan bukan datang tiba-tiba, tetapi dampak dari pengabaian para penyelenggara negara merumuskan kebijakan dan memberikan keteladanan yang kondusif bagi menguatnya keberagaman.
"Kita membutuhkan persatuan dan kesatuan yang genuine dan kokoh bukan sekedar seremonial persatuan dan kesatuan sebagaimana diprakarsai TNI kemarin," tambahnya.
Bahkan Hendardi menilai kamuflase prakarsa aksi yang dilakukan TNI sesungguhnya hanyalah obat penawar generik yang tidak akan memperkokoh kemajemukan sesungguhnya.
Sebab. kata dia, kerja merawat kemajemukan harus dimulai dari penegakan hukum atas mereka yang mengancam kemajemukan itu sendiri.
Hendardi juga mengingatkan merawat kemajemukan adalah tugas utama pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Untuk itu, Presiden Jokowi harus memimpin pemulihan kemajemukan yang terkoyak ini secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
"Dan tentunya presiden tidak membiarkan merebaknya bentuk dan prakarsa kelompok-kelompok tertentu mengibarkan persatuan dan kesatuan seremonial dan imitasi yang hanya menguras energi serta membuat bingung publik," demikian Hendardi.
[rus]
