Kader partai lain diiminta tidak mencampuri keputusan pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin.
Wasekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menyampaikan itu terkait statement politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi yang terkesan keberatan dengan keputusan Golkar tersebut.
"Politisi partai lain janganlah ganggu-ganggu rumah tangga orang lain. Lebih baik urus urusan rumah tangga partai sendiri saja," jelas Maman dalam keterangan persnya (Senin, 28/11).
Maman mengatakan, rumah tangga DPP Partai Golkar sudah sangat harmonis. Jadi tidak akan terpengaruh oleh godaan ataupun adu domba politik kader partai lain. "Tidak akan berpengaruh kalau partai lain berniat mengganggu keharmonisan rumah tangga orang," katanya.
Dia mengatakan, idealnya kader partai mendukung keputusan DPP Golkar. Sebab, hubungan Golkar dengan semua partai sudah sangat baik.
Maman menegaskan, keputusan mengembalikan dan memberhentikan pimpinan DPR murni menjadi kewenangan internal Partai Golkar sesuai dengan UU MD3 Pasal 87 ayat 2 huruf c yang berisi mengenai pemberhentian pimpinan dewan diusulkan oleh Partai Politik.
"Serta kebutuhan untuk mengganti Ketua DPR berdasarkan rapat Pleno DPP Golkar murni untuk mendorong percepatan konsolidasi politik nasional dan percepatan realisasi program-program legislasi yang pro rakyat."
Sebelumnya, Taufiqulhadi menyatakan Golkar jangan sesuka hati mengganti Ketua DPR. Menurutnya, jika keputusan tersebut masih berada di tingkat fraksi, tentu itu sepenuhnya kewenangan Golkar. Namun jika sudah memasuki pembahasan di DPR, itu harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh fraksi.
"Kalau Fraksi Golkar dengan mudah mengganti Ketua DPR maka itu sewenang-wenang. Itu tandanya mereka memperlakukan dewan tidak setara," kata anggota DPR dari Partai Nasdem ini.
[zul]
