Berita

Maman Abdurrahman/Net

Politik

Kader Partai Lain Diminta Hormati Keputusan Golkar

SENIN, 28 NOVEMBER 2016 | 21:41 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kader partai lain diiminta tidak mencampuri keputusan pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin.

Wasekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menyampaikan itu terkait statement politisi Partai Nasdem Taufiqulhadi yang terkesan keberatan dengan keputusan Golkar tersebut.

"Politisi partai lain janganlah ganggu-ganggu rumah tangga orang lain. Lebih baik urus urusan rumah tangga partai sendiri saja," jelas Maman dalam keterangan persnya (Senin, 28/11).
 

 
Maman mengatakan, rumah tangga DPP Partai Golkar sudah sangat harmonis. Jadi tidak akan terpengaruh oleh godaan ataupun adu domba politik kader partai lain. "Tidak akan berpengaruh kalau partai lain berniat mengganggu keharmonisan rumah tangga orang," katanya.

Dia mengatakan, idealnya kader partai mendukung keputusan DPP Golkar. Sebab, hubungan Golkar dengan semua partai sudah sangat baik.

Maman menegaskan, keputusan mengembalikan dan memberhentikan pimpinan DPR murni menjadi kewenangan internal Partai Golkar sesuai dengan UU MD3 Pasal 87 ayat 2 huruf c yang berisi mengenai pemberhentian pimpinan dewan diusulkan oleh Partai Politik.

"Serta kebutuhan untuk mengganti Ketua DPR berdasarkan rapat Pleno DPP Golkar murni untuk mendorong percepatan konsolidasi politik nasional dan percepatan realisasi program-program legislasi yang pro rakyat."

Sebelumnya, Taufiqulhadi menyatakan Golkar jangan sesuka hati mengganti Ketua DPR. Menurutnya, jika keputusan tersebut masih berada di tingkat fraksi, tentu itu sepenuhnya kewenangan Golkar. Namun jika sudah memasuki pembahasan di DPR, itu harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh fraksi.

"Kalau Fraksi Golkar dengan mudah mengganti Ketua DPR maka itu sewenang-wenang. Itu tandanya mereka memperlakukan dewan tidak setara," kata anggota DPR dari Partai Nasdem ini. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya