Berita

Nusantara

Surati Pemkot Bekasi, Menteri PUPR Minta Penggusuran Distop

MINGGU, 27 NOVEMBER 2016 | 14:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kisruh penggusuran warga di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan oleh Pemkot Bekasi akhirnya mendapat perhatian khusus dari Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono.

Basuki akan membuat surat resmi ke Pemkot Bekasi, agar penggusuran distop bila menimbulkan keresahan di masyarakat.

Tak hanya itu, Basuki juga akan menurunkan tim khusus untuk mengecek proses dan kondisi penggusuran di lahan milik PUPR di Bekasi itu.

Pasalnya, mereka (warga) sudah 25 tahun lebih menempati lahan milik Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Bekasi, dengan membayar sewa kepada Perum Jasa Tirta (PJT) II. Proses penggusuran harus manusiawi dan tidak merugikan masyarakat.

Kepada wartawan, Basuki mengatakan, tim PUPR akan bergerak mengecek proses penggusuran di lahan milik PUPR, dan mengecek semua aset-aset PUPR yang di kelola oleh PT Perum Jasa Tirta (PJT II) di Bekasi, hari ini. Termasuk dugaan adanya jual beli lahan negara.

"Yang namanya aset negara itu tidak bisa dijualbelikan. Makanya, tim PUPR kita turunkan untuk mengecek semua masalah-masalah yang terjadi di Bekasi. Kita tidak ingin rakyat dirugikan," kata Basuki. Terkait surat, Basuki akan membuatnya. Penggusuran di lahan PUPR harus distop dulu supaya masyarakat tenang. Soal penggusuran ini, Basuki pun mengaku, tidak mengetahui kalau ada penggusuran di lahan PUPR. Apalagi sampai menimbulkan ricuh dan protes keras oleh masyarakat.

"Harusnya PUPR tahu. Mekanismenya kan ada. Maka itu tim akan cek ke lapangan. Kemudian kita akan buat surat ke Pemkot Bekasi, agar distop dulu supaya masyarakat bisa tenang dan menghindari hal hal yang bisa merugikan banyak pihak," ujarnya.

Menurut laporan yang masuk, Basuki mengungkapkan, bahwa lahan sepanjang 7 km lahan ini memang mau dibebaskan oleh Pemkot. Lahan milik PUPR ini katanya akan dikembalikan fungsinya, dengan melebarkan saluran air dan membuat tanam oleh Pemkot Bekasi.

"Saat ini sudah 3,5 KM yang ditertibkan. Sedangkan sisanya belum. PJT II pun sudah melakukan rapat dengan pemkot. Lahan ini akan jadikan perairan dan tanam nantinya. Laporan ini akan terus kami update," kata Basuki.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya